Oleh : Sephianipraa
Zonabandung.com - Komisi B DPRD Kabupaten Bandung akan memantau hasil revitalisasi Alun-alun dan terminal Cicalengka di Jalan Dipatiukur, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, yang akan diresmikan Januari 2020 ini.
Anggota Komisi B DPRD Kab Bandung Mochammad Luthfi Hafiyyan menyatakan pihaknya selaku legislatif memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sebagaimana tugas pokok dan fungsi DPRD. Salah satu yang akan diisoroti yakni hasil retribusi parkir dari alun-alun dan terminal.
“Nanti dari hasil retribusi parkir dari Alun-alun dan Terminal Cicalengka ini kita akan awasi, apalagi saya di Komisi B yang salah satunya membidangi pendapatan daerah, kita akan melakukan pengawasan apakah retribusi dari Alun-alun dan terminal Cicalengka ini masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD), seberapa besarnya, nanti kita akan lihat. Karena soal retribusi parkir ini kan dikelola Dinas Perhubungan,” ungkap Luthfi saat meninjau Alun-alun dan Terminal Cicalengka bersama para tokoh masyarakat Cicalengka, Rabu (8/1/2020).
Demikian pernyataan di atas mengenai Revitalisasi Alun-alun dan Terminal Cicalengka. Semua area lingkungan alun-alun dan terminal cicalengka di perbaharui dengan suasana yang berbeda dari sebelumnya, sarana pra sarana baru telah di bangun seperti arena bermain anak, lapangan olahraga, dan kios-kios untuk Pedagang Kaki Lima(PKL). Namun hal ini tak lepas dari pengeluaran yang tak sedikit. Revitalisasi dan penataan Alun-alun Cicalengka dikerjakan sejak Agustus 2019 dengan total anggaran mencapai Rp 8,3 miliar yang merupakan bantuan dari Gubernur Jawa Barat. Bangub tersebut disalurkan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung.
Dengan dibangunnya alun-alun Cicalengka ini, mungkin sebagian masyarakat menganggap itu merupakan gagasan dan pencapaian yang sangat bagus karena membuat daerah alun-alun cicalengka lebih indah, tertata dan rapih. Tapi tentunya disisi lain ada hal yang harus sangat di perhatikan, dibalik semua ini pasti ada maksud dan tujuan tertentu dengan dibangun nya alun-alun dan terminal cicalengka. Salahsatu nya agar pemerintah mendapatkan pemasukan dan juga secara tidak langsung memeras rakyat melalui revitalisasi ini, yang nantinya akan didapatkan dari pendapatan uang parkir dan terminal yang saat ini dikelola oleh dinas perhubungan. Tak hanya itu, pemerintah pun mengambil keuntungan dari hasil penyewaan kios-kios yang telah di bangun di sekitaran Cicalengka.
Sungguh ironis, semua infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sekarang ini tidak bisa seutuhnya dinikmati oleh rakyat secara "gratisan" , yang seharusnya infrastruktur itu diberikan untuk rakyat tapi realitanya tak seperti wacana yang dimunculkan, inilah realita yang ada di sistem Demokrasi-Kapitalisme yang rusak. Mengapa? Karena sistem Demokrasi-Kapitalisme ini menggunakan asas manfaat, segala sesuatu harus menguntungkan. Menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang.
Dalam sistem Kapitalisme, mustahil rakyat bisa menikmati infrastruktur gratis. Karena paradigma berfikir pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur adalah bisnis. Setiap bisnis pasti berorientasi pada keuntungan materi.
Berbeda dengan sistem Islam, segala pra sarana pembangunan infrastruktur yang di bangun memang harus benar-benar diperlukan, dan semua di berikan kepada seluruh masyarakat. Artinya masyarakat boleh menggunakannya, tanpa harus mengeluarkan Uang, karena memang dalam Sistem Islam segala kebutuhan masyarakat yang bersifat umum salah satunya infrastruktur adalah kewajiban negara untuk memenuhinya.
Pemimpin dalam Islam diberi amanah sebagai "Rain" (pemelihara/mengurus kepentingan rakyatnya agar terpenuhi melalui penerapan aturan yang benar dan tepat) dan menjadi Junnah (perisai, melindungi rakyatnya dari berbagai keburukan, kezhaliman apalagi kebinasaan dari pihak - pihak yang menyerang atau merusak. Dan juga mindset penguasa atau Khalifah dalam menjalankan kekhilafahan adalah keimanan dan ketaqwaan pada Allah. Khalifah sebagai pelaksana hukum-hukum syari'ah. Sudah tentu orientasi kepemimpinannya bukan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, namun semata-mata ingin meraih ridho Allah Azza Wa Jalla.
Islam mengangap kepemimpinan merupakan amanah dan tangung jawab yang harus dilaksanakan sesuai syariah Allah. Pemenuhan kebutuhan terhadap rakyatnya adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Kesejahteraan rakyat dan ridho Illahi adalah tujuan utama dari kepemimpinan dalam sistem ini. Sehingga kepemimpinan ini tidak bisa dianggap remeh.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya...(HR. Bukhari dan Muslim).
Wallahu a'lam bishshawab.
إرسال تعليق