Oleh Ummu Hilya Aulia
Muslimah Perubah Peradaban
Wacana pemindahan ibu kota negara ternyata bukan gagasan semata. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan bahwa Kalimantan Timur menjadi wilayah tujuan pemindahan tersebut. Bakalan ibu kota ini terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kini Letak Ibu Kota baru Indonesia kembali diperbincangkan setelah pemerintah mengumumkan nama Nusantara. Nama Nusantara diumumkan oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat bersama panja RUU Ibu Kota Negara (IKN) awal pekan lalu.
Berada di Kalimantan Timur, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota. Di fase awal, Istana Negara akan dipindah segera pada 2024 mendatang bersama 4 Kementerian.
Dalam hal ini, proyek membutuhkan dana yang cukup fantastis agar proyek bisa berjalan lancar. Alhasil, dalam perencanaan pembangunan IKN, negara akan menyuntikkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan mengambil kebijakan pengalihan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk IKN.
Padahal sebelumnya pemerintah akan meningkatkan peran BUMN dan swasta untuk meminimalkan penggunaan uang negara ikn.go.id .Bahkan sebelum memutuskan pemindahan ibu kota,presiden Joko Widodo menaksirkan anggarannya tidak membebani APBN.
Dan ternyata porsi APBN membengkak. Dengan total prediksi anggaran kebutuhan Rp 466 triliun, Rp249 Triliun akan menyedot uang negara.
Harta Rakyat Menjadi Tumbal Infrastruktur
Alih-alih pemerintah tidak akan mengorbankan uang negara, ternyata hal ini hanya sekedar simpati belaka. Dan ironisnya, kini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun ikut andil dalam proyek tersebut. Ditambah lagi pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pengalihan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk anggaran IKN.
Perlu diketahui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan amanah rakyat terhadap pemerintah.Apalagi dana itu merupakan dana setoran rakyat berupa pajak, yang seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat, salah satunya biaya pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Faktanya amanah itu tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya.Justru yang ada rakyat kembali menjadi tumbal para kapitalis, dan harus menelan pahitnya pernyataan di atas kebijakan terkait anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN).
Ditambah himbauan pemerintah yang terkesan menyakitkan hati masyarakat. Agar masyarakat mampu mengelola kebutuhan harian secara hemat atau "si miskin dilarang boros dan harus hemat dalam belanja" karena subsidinya dipotong. (CNN.id)
Mirisnya lagi subsidi yang diberikan pemerintah sebelumnya tidak cukup dibelanjakan dalam waktu lama.Bayangkan saja, untuk biaya makan,bayar tagihan listrik,biaya pendidikan,kesehatan dll.Subsidi itu tidak akan cukup, bahkan kehidupan rakyat sangatlah jauh dari kata sejahtera.
Demokrasi Kapitalis Untungkan Oligarki
Inilah watak asli penguasa, selama ada dalam genggaman sistem Demokrasi kapitalis, yang mana dalam sistem ini para kapitalis bebas bergerak dalam mendikte penguasa.
Sistem Demokrasi memberi wewenang penuh pada penguasa untuk mengatur penggunaan dana negara sesuka hati,termasuk untuk menyenangkan para cukong pendukungnya, Mengingat biaya perpolitikan di sistem ini sangat mahal.
Dari sinilah muncul praktik politik balas Budi yang mana para kapitalis membiayai para petinggi- petinggi negeri naik kepaggung perpolitikan.Salah satunya bagi-bagi proyek selama kekuasaan ada dalam genggamannya.
Rencana pemindahan ibu kota baru ini terkesan memaksakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan dalam waktu singkat,bahkan demi pencitraan sekalipun,tanpa memikirkan nasib masyarakat.
Tentu saja pihak yang paling diuntungkan dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini adalah Para Oligarki maupun investor asing, serta melanggengkan penjajahan atas negara Indonesia, baik dari sisi pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Mengingat Wilayah itu sangat strategis keluar masuknya barang ke Luar negeri, serta rentan terjadi konflik.
Baik dari segi kebijakan yang berbeda karena memiliki dua tempat ibukota. Apalagi ibu kota merupakan pusatnya pemerintahan, yang dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan negara.
Sistem Islam Kaffah Sistem yang Pantas Membangun Kota
Berbeda halnya dengan negara yang menerapkan Syariah Islam secara menyeluruh atau kaffah, yakni Kepemimpinan Islam dalam naungan sistem Khilafah.
Kepemimpinan dalam sistem ini memiliki landasan keimanan dan ketaqwaan, serta rasa ketakutan,kelak bertanggung jawab di akhirat atas apa yang diamanahkannya.
Apabila mereka lalai maka mereka diancam mendapat hukuman berat. Paradigma kepemimpinan seperti inilah yang pantas membagun kota.
Rasulullah SAW bersabda:
"Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin."(Riwayat Muslim).
Sebagai seorang muslim, ini adalah suatu bukti bahwa manusia tidak lagi merujuk pada hukum Allah SWT yang menciptakan manusia beserta dengan peraturannya yang akan menjadi pedoman ketika ia mendapatkan suatu masalah di muka bumi ini.
Namun penerapan sistem buatan manusia yakni Demokrasi kapitalis skuler adalah bukti nyata bahwa semakin durhakanya manusia kepada Sang Khaliq Mudabbir sebaik-baik pembuat hukum.
Ide sistem sekulerisme ataupun pemisahan agama dari hidup telah menjadi tembok pemisah antara kaum muslim dengan Tuhannya. Peraturan dari Sang Khaliq hanya digunakan pada saat ibadah ritual saja.
Islam mengharuskan hamba mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, termasuk dalam mengambil kebijakan untuk kehidupan publik.
Haram hukumnya mengambil peraturan atau membuat hukum selain hukum yang berasal dari Allah SWT.
Dengan demikian tidak akan ada jalan atau peluang bagi orang kafir untuk menguasai manusia.
Apabila pemindahan ibu kota negara sesuai dengan Syariat Islam, maka akan mendatangkan rahmat untuk seluruh alam.
Wallahu a'lam bissawab.
إرسال تعليق