Oleh. Ummu Hilya Aulia
Aktivis Dakwah Muslimah
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar acara Milad ke 20 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5). Sejumlah elite parpol hadir dalam acara tersebut di antaranya PKB, PPP, Demokrat dan Golkar.
Saat Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi berpidato, ia berbicara kemungkinan berjodoh dengan parpol lain untuk Pilpres 2024. PKS masih mengamati tokoh mana paling menarik untuk dipinang sebagai capres.
"Siapa tahu, siapa tahu pas kumpul-kumpul begini ada yang berjodoh di 2024, kita enggak tahu siapa yang bisa kita pinang di depan mata ini, gadis mana yang paling cantik," kata Aboe Bakar saat pidato di istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5).
Aboe lalu melempar candaan kepada Ketua Bawaslu Rahmad Bagja bahwa PKS perlahan mulai memilih tokoh yang diusung. Dia lalu menyoroti Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, Sandiaga Uno hingga Agus Harimurti Yudhoyono.
"Jadi pak Bagja kita mohon maaf nih kita lagi cari jodoh pelan-pelan ya, Pak Muhaimin kalau dilamar jangan kaget-kaget, Pak Anies atau Pak Sandi atau siapapun yang ada, pak AHY, moga-moga ada jodoh," tuturnya.
Dari milad PKS ini, kata Aboe, perjodohan PKS untuk Pilpres 2024 akan dimulai. Dia pun berterima kasih kepada tokoh politik yang telah hadir dalam acara PKS.
"Mungkin di sini lah kita ingin bikin pertemuan perjodohan dalam waktu awal-awal, kami sampaikan terima kasih kehadiran semua," tukas Aboe.
Hadir dalam acara ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Waketum Demokrat Edhy Baskoro Yudhoyono, Sekjen PPP Arwani Thomafi, Politisi NasDem Rahmat Gobel, Politisi Golkar Firman Soebagyo, Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua KPU Hasyim Ashari dan Ketua Bawaslu Rahmad Bagja.
Demokrasi, Sistem Tak Layak Huni
Seolah partai dalam demokrasi sebagai jalan merebut kekuasaan apalagi memiliki fungsi legislasi yakni bebas membuat aturan. Maka tak dapat dimungkiri dalam perpolitikan demokrasi semua partai di dalamnya berharap meraih suara terbanyak dan demi meraih kekosongan kekuasaan. Kendati demikian partai juga melakukan koalisi atau menyunting partai lain ketika hendak naik ke pelaminan.
Yang pasti setiap partai memiliki dasar yang berbeda-beda. Apabila partai berkoalisi akan menyebabkan munculnya sikap pragmatisme yakni hilangnya sebuah keyakinan yang dianggap benar, hilangnya ideologi partai yang sejatinya menjadi asas dasarnya, dan akhirnya muncul sikap menerima pada realitas atau rela menapaki hukum yang ada sekarang.
Selain itu fungsi legislasi akan melemah serta sangat mudah disalahgunakan, apalagi saat partai melakukan koalisi mustahil konsisten dengan tujuan awal. Beginilah sistem perpolitikan dalam demokrasi yang tegak atas dasar hukum buatan manusia. Berkoalisi dalam sistem ini ibarat mengaduk-aduk lumpur serta akan merenggut fungsi legislasi itu sendiri.
Sistem demokrasi tak ubahnya membangun sebuah rumah yang tak layak huni, memiliki dasar yang rusak serta pilarnya retak, dan tak akan mampu memberikan beban merata pada sisi lainnya. Oleh karena itu sangatlah mustahil terbentuk bangunan yang kokoh serta mewujudkan keadilan hakiki dan menjauhkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Idealisme partai hilang, fungsi kontrol pun melemah karena ketidakberdayaan partai dalam menjalankan fungsinya mengingat hukum yang mengikatnya sangatlah lemah.
Sistem Perpolitikan Sahih Menurut Islam
Berbeda dengan perpolitikan dalam Islam, yang sifatnya independen sehingga tidak ada campur tangan yang lain, mandiri, bersih, di luar struktur pemerintahan yang menerapkan hukum manusia, ikatan yang digunakan berdasarkan pada akidah Islam, dan syariat sebagai langkahnya dalam membentuk suatu negara.
Allah Swt. menciptakan manusia beserta aturan-aturanNya yang sudah pasti semua tidak bisa dilepaskan. Hal itu berlaku tidak hanya mengatur urusan individu tetapi untuk semua, termasuk dalam membentuk sebuah negara.
Hukmu al-jahiliah atau hukum jahiliah. Yaitu seluruh hukum di luar hukum Allah atau segala aturan yang bertentangan dengan syariat agama. Meski boleh jadi hukum itu tampak baik di mata manusia dan dirumuskan terlebih dahulu oleh para pakar hukum di dunia. Selama ia tidak sejalan dengan ajaran agama, maka ia tetap disebut hukum jahiliah. Firman Allah subhanahu wa ta’ala:
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
“Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. al-Maidah [5]: 50).
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengingkari orang-orang yang melenceng dari hukum Allah. Sistem hukum selain milik Allah disebut sebagai hukmul jahiliyyah atau sistem hukum jahiliah. Yaitu sistem hukum dan aturan hidup yang bersumber dari kebodohan, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum datang Islam.
Bagi orang-orang yang bertauhid bersih dan beriman kuat, sistem hidup yang Allah letakkan adalah sistem yang paling baik. Mereka tidak menginginkan hukum selain yang Allah turunkan. Mereka tidak alergi dengan hukum itu apalagi sampai membenci, memerangi dan menjegal penerapannya. Karena ketundukan yang diperolehnya dari rasa iman dan tauhid yang telah mengkristal itulah mereka sangat percaya menggantungkan semua hidupnya diatur oleh Zat yang Mahatahu, Mahaberkuasa dan Mahabijaksana.
Hukum Allah adalah hukum yang paripurna dan paling adil. Tidak ada keadilan kecuali jika hukum Allah diterapkan bagi segenap kehidupan manusia di dunia. Selain hukum Allah, tidak ada hukum yang akan sanggup menciptakan kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonisan bagi seluruh makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Wallahu'alam bissawab.
إرسال تعليق