Oleh. Suaibatul Islamiyah
Aktivis Muslimah
Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.
"Nah, Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat(26/8/2022).
Sri Mulyani merincikan, untuk Solar konsumsinya itu adalah sebagian untuk rumah tangga dan sebagiannya lagi dunia usaha. 89 persen dari 15 hingga 17 juta kilo liter dinikmati oleh dunia usaha, dan 11 persen dinikmati oleh rumah tangga. Sedangkan, dari konsumsi rumah tangganya, 95 persen dinikmati oleh rumah tangga yang mampu, dan hanya 5 persen dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu.
"Subsidi Solar yang telah mencapai Rp149 triliun itu hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu, selebihnya adalah dunia usaha dan rumah tangga yang mampu," lanjutnya.
Untuk Pertalite, Sri Mulyani menyampaikan bahwa situasinya tidak jauh berbeda. Total subsidi Pertalite yang sebesar Rp93,5 triliun, 86 persen dinikmati rumah tangga, dan sisanya 14 persen dinikmati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu, dan hanya 20 persen dinikmati rumah tangga miskin.
Oleh karenanya, diperlukan langkah yang tepat untuk tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber. Artinya subsidi tidak dicabut dan penyesuaian anggaran perlu menjadi pertimbangan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki manfaat distribusi subsidi ke masyarakat.
Sementara itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa APBN perlu untuk terus dijaga dalam menghadapi tahun 2023 dan 2024, di mana potensi ketidakpastian masih ada. Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat mampu untuk bergotong royong. (wartaekonomi.co.id, 03/09/2022)
Resmi Naik
Alhasil pemerintah pun menetapkan harga baru BBM jenis solar, pertalite, dan pertamax. Harga BBM jenis solar naik menjadi Rp6.800 per liter, pertalite naik menjadi Rp10.000/liter, dan pertamax naik jadi Rp14.500/liter. Harga baru ini berlaku mulai 3 September 2022.
Publik harus menolak semua yang disampaikan pemerintah sebagai alasan menetapkan kenaikan harga BBM. Soal subsidi salah sasaran dan APBN jebol bila terus memberikan dana ratusan triliun, hanyalah cara pemerintah berkelit dari tanggung jawab menjamin tersedianya BBM yang murah dan terjangkau.
Sungguh miris, nasib rakyat ibarat ayam mati di lumbung padi. Meski sumber daya alam berlimpah, rakyat mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Seolah semakin dibuat sesak dengan segala macam kebijakan yang ada, bahkan dipersulit saat menerima haknya sebagai warga negara.
Hal ini tak lepas dari model kebijakan neoliberal yang menekankan pada nilai persaingan pasar bebas. Tak dapat dipungkiri jika gaya pemerintahan maupun kebijakan neoliberal masih dipraktikkan di negeri ini. Sebesar apa pun kekayaannya, itu tidak akan bisa mengubah kondisi negeri, sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara secara mandiri kini jatuh ke tangan para investor swasta maupun asing.
Dan mirisnya ketika negara membatasi BBM bersubsidi sejatinya memuluskan jalan para investor asing yang notabene merekalah sebagai pemegang aset terbanyak pada sektor migas.
Belum lagi efek domino kenaikan BBM tidak bisa diatasi dengan adanya bansos yang jumlahnya kecil dan cakupan penerimanya sangat terbatas. Disamping itu jumlah rakyat miskin makin banyak, ditambah angka kriminalitas menyusul akan bertambah dan kesejahteraan makin jauh dijangkau. Apakah kebijakan ala kapitalis neoliberal ini tetap akan dipertahankan?
Sistem Islam Mandiri
Berbeda dengan sistem ekonomi Islam tatkala memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya baik sandang, papan maupun pangan. Di dalam sistem politiknya, Islam akan menjadikan negara mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya. Dan itu merupakan salah satu jaminan Khilafah dalam memenuhi kebutuhan negara maupun masyarakatnya.
Khilafah akan menempuh dua kebijakan yakni, pertama, mendistribusikan harga minyak dengan harga yang murah pada rakyat. Yang kedua, mengambil keuntungan dari pengelolaan energi guna untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar dalam rumah tangga.
Khilafah akan mengontrol barang tambang atau industri yang mengolah maupun yang menyulingnya agar tidak ada ketergantungan kepada negara lain untuk mengelolanya atau mandiri. Dengan begitu negara akan mengalami swasembasa energi dan bisa sebagai kekuatan diplomasi.
Hal itu akan terwujud apabila negeri ini sadar bahwa pentingnya kembali kepada sistem yang berkualitas. Sistem ekonominya yang berlandaskan pada syariat Islam, dengan begitu tidak ada lagi yang berani menguasai sumber daya alam secara bebas. Dalam hal ini syariat Islam akan terwujud apabila ada institusi yang menaunginya yakni sistem Khilafah, sistem warisan yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad saw.
Wallahualam bissawab.
إرسال تعليق