Oleh Shinta Putri
Aktivis Muslimah Peradaban
Kelompok pemerhati lingkungan hidup mengajukan protes secara resmi kepada Bank Dunia karena terus memberikan dukungan keuangan untuk pembangunan dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia. Hal tersebut dianggap melanggar janji sejumlah pemimpin negara untuk berhenti mendukung penggunaan bahan bakar fosil.
Anak perusahaan Bank Dunia di sektor swasta, International Financial Corporation (IFC), merupakan pendukung tidak langsung kompleks PLTU Suralaya di Banten melalui investasi ekuitasnya di Hana Bank Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan salah satu penyandang dana proyek itu, kata koalisi kelompok lingkungan hidup pada Kamis, 14 September 2023. (Tagar.id)
Bank dunia mendukung pembangunan PLTU batubara baru. Jika pembangunan terjadi akan menambah problem polusi udara yang parah, jelas membahayakan kesehatan umat manusia dan berpotensi ada penggusuran warga. Dengan alasan pembangunan ini diperlukan untuk menambah ketersediaan listrik dan lapangan pekerjaan. Itu semua kebutuhan negara yang harus segera tersolusikan.
Jangan merasa senang dan bangga jika pembangunan PLTU mendapat bantuan dari Bank dunia, karena sejatinya dukungan Bank Dunia tentu tak lepas dari kebijakan pembangunan ala kapitalisme, yang selalu mencari keuntungan dan mengabaikan potensi resiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dan akan lebih mencengkeram neoimperialisme, sehingga negeri ini tak akan punya kedaulatan penuh sebagai sebuah negara yang merdeka.
Masyarakat Banten mengadukan Bank dunia kepada Compliance Advisor Ombudsman (CAO), karena dukungan dana untuk pembangunan PLTU. Menurut warga Banten pembangunan ini melanggar perjanjian para pimpinan negara yang akan menjaga lingkungan dari pemanasan global. Dengan pembangunan ini tentu akan menyumbang 250 juta metrik ton karbon dioksida ke atmosfer selama 30 tahun masa operasi.
Hal ini akan menyebabkan ribuan manusia mengalami kematian dini, bukan hanya manusia tapi juga ekosistem tumbuhan dan hewan juga akan mengalami kepunahan. Apakah hal ini tidak terpikirkan oleh Bank dunia, efeknya bukan hanya masyarakat terdekat bahkan di wilayah Jakarta pun akan semakin tercemar udara. Hal ini akan menimbulkan masalah yang semakin kompleks.
Masyarakat merasa bahwa pembangunan ini tidak diperlukan karena pasokan kebutuhan listrik sudah tercukupi Jawa dan Bali, tentu hal ini menjadi pertanyaan untuk siapa pembangunan PLTU ini dilakukan. Secara fakta di lapangan pembangunan ini bukan memberi manfaat kepada masyarakat akan tetapi menambah masalah kerusakan iklim yang luar biasa, tentunya yang paling terdampak adalah masyarakat sekitar.
Belum lagi pemindahan pemukiman warga di area pembangunan yang belum pasti nasibnya. Sering terjadi masifnya pembangunan dengan alasan untuk kemaslahatan Umum, ternyata hanya omong kosong. Pemerintah hanya mementingkan para perusahaan yang akan mendapat proyek pembangunan, tentunya akan mendapat keuntungan cuan yang banyak.
Sangat berbeda dengan kebijakan pembangunan dalam Islam berorientasi untuk kebaikan hidup manusia dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah. Kebijakan negara tidak boleh membawa darar dan zalim. Semua pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sekitar sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan alam dan makhluk hidup.
Dalam Al Qur'an disebutkan:
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."(QS. Ar-Rum: 41)
Maka dari isi Al Qur'an di atas menjadikan penguasa takut dan memperhatikan bahwa Allah akan murka jika manusia yang merusak alam akan terkena musibah bencana alam yang besar, dan kewajiban Negara mewujudkan maslahat dan menghindari mafsadat bagi umat. Kita butuh negara yang bisa menjalankan peran sebagai periayah urusan umat dengan ikhlas lahir dan batin. Hanya sistem Islam yang bisa mewujudkannya.
Wallahualam bisawab. []
إرسال تعليق