Oleh Diah Setyarini
Aktivis Muslimah
Menjelang pemilu bantuan pangan mulai di keluarkan lagi secara terus menerus, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan berupa beras 10kilogram (kg), BLT El Nino sebesar Rp.200rb per bulan sampai dengan bantuan mitigasi resiko pangan sebesar Rp.200rb per bulan.
Menurut Jokowi sejak akhir tahun 2023 beliau mengeluarkan bantuan ini dengan alasan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di kalangan bawah. Meroketnya harga pangan diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan hanya di Indonesia saja.
Sejak memasuki tahun politik aksi pemerintah seringkali di politisasi oleh sejumlah pihak. Terkadang bantuan yang di berikan selalu di labelisasi bahwa ini adalah bantuan dari salah satu partai politik yang harus di pilihnya kelak. Atau dari individu calon legislatif itu sendiri. Dan masyarakat di bujuk untuk memilihnya kembali.
Jokowi mengatakan bahwa setiap bantuan yang diberikan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilu 2024. Bahkan menurutnya bantuan ini sudah di berikan sejak September tahun lalu. Detik Finance Jumat (02/02/2024).
Beginilah sistem politik Demokrasi, dalam sistem ini pemilu dianggap sebagai arena pertandingan, antara menang dan kalah. Mereka akan menghalalkan berbagai macam cara agar bisa menang di pilpres tahun ini. Termasuk dalam hal pembagian bahan pangan yang sebenarnya itu adalah hak rakyat.
Sistem Demokrasi sekuler adalah sistem yang memisahkan aturan agama dengan aturan kehidupan. Sehingga meniscayakan kebebasan dalam segala hal, termasuk mengatur kehidupan duniawi. Dalam sistem ini masyarakat di bentuk dengan rendahnya kesadaran berpolitik. Mereka hanya merasa cukup dengan mencoblos pemimpin dan wakil rakyat.
Belum lagi angka kemiskinan meningkat yang membuat masyarakat berpikir pragmatis, sehingga mereka mudah di manfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingannya sendiri. Dan perlu di pahami pula bahwa ternyata kemiskinan merupakan problem kronis yang sampai saat ini belum bisa teratasi dengan baik oleh negara.
Negara harusnya menghilangkan kemiskinan dengan komprehensif dan dari akar persoalannya, yakni menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bukan dengan bansos bansos yang sering terjadi saat ini.
Sangat berbeda dengan negara yang diatur oleh Islam yaitu Daulah Khilafah. Dalam sistem ini Khilafah wajib hadir sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat secara perorangan, bukan kolektif seperti sistem demokrasi saat ini.
Rasulullah SAW bersabda :
"Imam atau Khalifah adalah roa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya. (HR Al-Bukhari)
Khilafah wajib memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat agar bisa hidup dan memenuhi butuhkan hidupnya. Negara juga berkewajiban menjaga harga bahan pokok agar bisa dibeli oleh masyarakat saat ini.
Adapun kebutuhan dasar publik yang di butuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan infrastruktur agar diakses dengan mudah bahkan gratis akan di penuhi oleh khilafah. Dengan mengambil anggaran dari sumberdaya alam yang di kelola oleh negara dan keuntungannya di kembalikan kepada masyarakat.
Islam telah menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Dari Abu Dzar Radhiyallahu'anhu dia berkata :
"Wahai Rasulullah tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin), lalu Rasul memukulkan tangannya di bahuku dan bersabda Wahai Abu Dzar sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan dengan sebaik baiknya." (HR.Muslim)
Didalam Islam kedaulatan ada di tangan Syara, dan kekuasaan di tangan rakyat. Rakyat wajib membaiat seseorang untuk menjadi Khalifah, dan menjalankan hukum syara yang sudah di tetapkan oleh Allah SWT. Dan hukum buatan Allah tidak bisa diubah oleh manusia.
Seorang Khalifah tidak akan lahir kecuali mereka memiliki kepribadian Islam, aqliyah atau pola pikir dan nafsyiah pola sikap yang sesuai dengan Islam. Kepribadian Islam di suasanakan oleh pendidikan Islam yang di selenggarakan oleh negara.
Seorang pemimpin harus berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah. Dengan demikian tidak perlu pencitraan agar di sukai oleh rakyat. Demikianlah khilafah mengatur masyarakat dengan baik.
Wallahualam bisawab. []
إرسال تعليق