Oleh Ulfah Ummu Nabhan
(Ibu Pemerhati Umat)
Ketika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, yang paling merasakan dampaknya bukanlah para pemilik modal besar, tetapi masyarakat biasa. Harga kebutuhan pokok perlahan naik, biaya produksi membengkak, dan daya beli rakyat semakin tergerus. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat tentu berharap hadirnya solusi yang tidak sekadar menenangkan, tetapi mampu menyentuh akar persoalan.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mengalami tekanan hingga berada pada kisaran Rp17.500–Rp17.700 per dolar AS. Berbagai faktor disebut menjadi penyebabnya, mulai dari tingginya suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), ketidakpastian geopolitik global, keluarnya investasi asing dari pasar domestik, hingga ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang impor.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta masyarakat tidak panik. Ia menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar dimaksudkan agar publik tidak bereaksi berlebihan terhadap pergerakan kurs. Menurutnya, pesan pemerintah adalah menjaga optimisme di tengah gejolak ekonomi dunia. (CNBCIndonesia.com, 16/5/2026)
Namun, pernyataan tersebut justru menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian menilai bahwa pelemahan rupiah bukanlah persoalan yang dapat dianggap ringan karena hampir seluruh sektor ekonomi nasional memiliki keterkaitan dengan dolar AS. Meski masyarakat tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung, dampaknya tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari melalui kenaikan harga berbagai barang dan jasa.
Dampak Pelemahan Rupiah bagi Kehidupan Masyarakat
Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan biaya impor meningkat. Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas penting, termasuk bahan bakar, gandum, kedelai, gula, obat-obatan, hingga bahan baku industri. Ketika dolar menguat, biaya pembelian komoditas tersebut otomatis bertambah dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.
Selain itu, dunia usaha juga menghadapi tekanan yang tidak ringan. Banyak industri nasional masih bergantung pada bahan baku impor. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan keuntungan perusahaan menyusut. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat mengurangi kapasitas produksi bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja untuk menekan pengeluaran.
Dampak lainnya adalah meningkatnya inflasi. Harga kebutuhan pokok yang naik akan mengurangi daya beli masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga terus meningkat sementara pendapatan tetap, kesejahteraan masyarakat akan semakin menurun.
Ketergantungan yang Menjadi Akar Persoalan
Pelemahan rupiah yang berulang sesungguhnya menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap sistem ekonomi global yang berbasis dolar. Ketika perekonomian negara lain mengalami gejolak atau kebijakan moneter Amerika Serikat berubah, Indonesia ikut terkena dampaknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi nasional masih menjadi pekerjaan besar yang belum terselesaikan.
Di sisi lain, kebijakan pembangunan selama ini cenderung membuka ruang yang luas bagi investasi asing dan impor berbagai kebutuhan strategis. Akibatnya, kemampuan produksi dalam negeri belum berkembang secara optimal. Ketika kebutuhan pokok, energi, maupun bahan baku industri masih bergantung pada luar negeri, stabilitas ekonomi nasional akan selalu rentan terhadap perubahan eksternal.
Oleh karena itu, persoalan pelemahan rupiah tidak cukup diatasi dengan imbauan agar masyarakat tetap tenang. Hal yang lebih penting adalah membangun fondasi ekonomi yang kuat sehingga negara tidak mudah terguncang oleh perubahan kondisi global. Stabilitas ekonomi hanya dapat terwujud apabila negara memiliki kemandirian dalam sektor-sektor vital yang menyangkut hajat hidup rakyat.
Perspektif Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Kemandirian
Islam memandang bahwa hubungan ekonomi antarnegara merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketergantungan yang merugikan. Perdagangan dan kerja sama dapat dilakukan sebagai sarana saling melengkapi kebutuhan, bukan sebagai jalan untuk menyerahkan kendali ekonomi kepada pihak lain.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat dan memperkuat sektor-sektor strategis. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara mandiri untuk kepentingan masyarakat, bukan diserahkan kepada pihak asing yang berorientasi keuntungan. Dengan demikian, negara memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Islam juga melarang praktik ekonomi yang mengandung riba, spekulasi, monopoli, dan eksploitasi. Seluruh kebijakan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil serta menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Prinsip inilah yang menjadi pembeda mendasar antara ekonomi Islam dan sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama.
Pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan ekonomi bangsa. Ketahanan ekonomi tidak cukup dibangun melalui pertumbuhan angka-angka makro semata, tetapi harus diwujudkan melalui kemandirian produksi, pengelolaan sumber daya yang adil, dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat.
Islam menawarkan konsep kepemimpinan yang memandang kekuasaan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi atau kepentingan kelompok tertentu.
Dalam naungan sistem Islam, kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Pemimpin berkewajiban memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran bersama.
Wallahualam bissawab. []
إرسال تعليق