Oleh : Shinta Putri
Aktivis Muslimah Perubah Peradaban
Pelayanan program vaksinasi Gotong Royong berbayar bagi individu sudah bisa diakses mulai Senin (12/7). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini sebagai alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional demi terciptanya kekebalan kelompok. Arya menegaskan, meski program vaksin berbayar berjalan bukan berarti program vaksin gratis ditiadakan. (Republika.co.id, 12/7/2021)
Vaksin gotong royong yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk perusahaan saja sekarang juga ditujukan kepada individu masyarakat, tujuannya supaya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat dan masyarakat semakin banyak pilihan jenis vaksin yang akan digunakan. Vaksin gotong royong jalur individu ini sejalan dengan peraturan Menkes nomor 19 tahun 2021 sebagai perubahan dari Permenkes no 10/2021.
Vaksin gotong royong ini didukung oleh Kimia Farma dan Bio Farma, produk vaksin yang dijual adalah Sinopharm. Harga pembelian vaksin gotong royong indvidu ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Kebijakan Tidak Tepat
Meski kebijakan vaksin gotong royong ditunda pelaksanaannya akan tetapi seharusnya tidak hanya ditunda lebih baik ditiadakan. Dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah menyebabkan rakyat semakin terbebani dengan harga vaksin. Besaran harga per dosis Rp 321.660, padahal yang dibutuhkan dua kali vaksin untuk satu orang, jika rata-rata anggota keluarga 4 orang tinggal mengalikan uang yang harus dikeluarkan setiap kepala keluarga.
Selain itu, adanya vaksin gotong royong bertujuan mempercepat masyarakat untuk segera melaksanakan vaksin sehingga bisa tercapai kekebalan komunal (herd immunity). Akan tetapi sebaiknya pemerintah juga memperhatikan mekanisme pasca vaksin, banyak kasus setelah vaksin ada yang sakit bahkan meninggal.
Seharusnya vaksin gotong royong ini dikaji dan ditinjau ulang. Bukankah setiap kebijakan demi kemaslahatan rakyat, tapi kenapa kebijakan rezim semakin mencekik rakyat? Apalagi kondisi ekonomi masyarakat pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi banyak yang di PHK dan menurun omset penjualan. Ini juga harusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah.
Inilah profil pemerintah dalam sistem kapitalisme, semua landasannya dalam mengurusi rakyat adalah untung dan untung. Rencana pelaksanaan vaksin gotong royong/berbayar ini menegaskan lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.
Dengan harga vaksin gotong royong yang mahal seolah-olah pemerintah sedang memalak rakyat. Sebenarnya masih pedulikah pemerintah terhadap rakyatnya? Rakyat dibuat untuk mengurusi diri mereka sendiri dari bencana wabah, membiarkan rakyat menanggung resiko sendiri akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah. Padahal kita ketahui, untuk bisa menyelesaikan wabah butuh peran negara, karena negara punya wewenang dan kemampuan dalam mengatur dan mengurusi semua rakyat sehingga bisa tercover semua rakyatnya.
Islam Solusi Wabah
Mari kita telusuri bagaimana jika pemerintahan ini menggunakan sistem Islam, yang pernah diterapkan selama 1300 tahun lamanya. Dalam Islam jika terjadi wabah, hal yang dilakukan adalah merujuk pada hukum syariat Islam. Semua solusi atas permasalahan umat sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunah, apalagi ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin.” (HR Bukhari)
Hadis ini menjadi pegangan bagi setiap pemimpin dalam sistem Islam bahwa dia akan bertanggung jawab penuh dalam mengurusi umat.
Dalam pemerintahan Islam (Khilafah) mengatasi wabah salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi. Untuk mendapatkan vaksin ini, pemerintah tidak langsung mendatangkan vaksin dari luar. Khilafah memfasilitasi sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh para ahli ilmu kesehatan untuk mengadakan riset dan penggandaan vaksin.
Maka kita tidak akan tergantung dengan negara lain. Jika negara bisa membuat vaksin sendiri tentunya harga vaksin tidak mahal sehingga negara bisa membebaskan biaya untuk vaksin. Dari mana negara bisa mengcover seluruh biaya vaksin sedangkan jumlah penduduknya banyak? Negara memiliki Baitul mal, yang salah satu sumber pendapatannya dari mengelola kekayaan alam yang hasilnya akan diberikan total kepada rakyat. Apalagi kekayaan alam negeri ini begitu luar biasa berlimpah, tentunya dengan pengelolaan hasil sumber daya alam sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Semua kebijakan khilafah adalah kebijakan yang menyejahterakan rakyat, karena tidak ada pejabatnya yang lebih mementingkan individu atau kelompok tapi semua karena untuk mencari keridaan Allah Swt. Dengan pengelolaan yang sahih dan kepemimpinan Islam, pastilah akan bisa menyelesaikan problematika hidup dengan baik.
Semoga negeri ini segera terbebas dari bencana wabah. Penyelesaian wabah yang belum kunjung usai ini membuat semakin khawatir, apakah kita bisa selamat dari virus Covid-19? Sudah saatnya umat sadar bahwa kita harus mengganti sistem rusak ini dengan sistem terbaik dari Sang Khalik yaitu Khilafah ala minhajjin nubuwah.
Wallahu a'lam bishshawwab.
إرسال تعليق