Oleh : Rini Nur adniatini
Ibu Rumah Tangga
Sungguh miris, nasib petani di negeri agraris. Tanah yang subur tak lantas membuat hidup para petani makmur. Anjloknya harga cabai semakin menambah derita petani di tengah pandemi.
Seperti dilansir dari Radartegal, 29/08/2021. Ketua Forum Petani Kalasan Janu Riyanto, mengeluhkan harga cabai di tingkat petani merosot hingga 50 persen dari harga normal di kisaran Rp11.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram. Hal ini membuat para petani cabai merugi bahkan ada yang sampai mengamuk dan menginjak-injak hasil panen cabai di kebun cabai miliknya.
Bagaimana petani tidak marah, di saat ketersediaan cabai surplus di Indonesia, pemerintah justru meningkatkan impor cabai sehingga membuat harga cabai menjadi anjlok. Apalagi kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini dan dengan adanya pandemi yang membuat pasar menjadi sepi karena adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), membuat harga cabai kian merosot.
Seharusnya pemerintah menghentikan kebijakan impor cabai saat ketersediaan cabai surplus, sehingga harga cabai bisa tetap stabil dan petani pun tidak rugi. Namun faktanya, pemerintah malah meningkatkan impor cabai di saat ketersediaan cabai surplus, hal ini membuktikan ketidakberpihakkan pemerintah kepada rakyat khususnya para petani cabai, pemerintah justru berpihak kepada korporasi. Seharusnya pemerintah tidak abai terhadap nasib para petani cabai yang merupakan rakyat kecil di tengah kondisi pandemi saat ini.
Alih-alih kebijakan impor untuk menstabilkan harga adalah alasan pemerintah untuk lepas tanggung jawab mengurusi petani. Dalam sistem demokrasi saat ini memang wajar terjadi apabila saat seseorang berkuasa lebih memihak kepada pihak yang menguntungkan dibanding rakyatnya, karena modal politik yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga ketika berkuasa berusaha untuk mengembalikan modal tersebut dan untuk mempertahankan kursi kembali sehingga mengurusi rakyat bukan merupakan prioritas utama.
Berbeda dalam sistem Islam, justru mereka yang terpilih sebagai penguasa malah menganggap amanah tersebut sebagai beban berat karena takut akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mereka tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan seperti pada sistem saat ini yang sampai membutuhkan dana yang besar untuk kampanye agar terpilih menjadi penguasa. Pemimpin yang terpilih dalam sistem Islam yang merupakan orang yang berada sebelum menjabat menjadi khalifah, justru menjadi orang yang satu-satunya berhak mendapat zakat karena menjadi kaum dhuafa saat berkuasa seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Dalam pemerintahan Islam tidak hanya rakyat yang sejahtera bahkan binatang liar saja terurusi. Umat non muslim pun sejahtera karena mereka mendapat hak rakyat yang sama seperti umat muslim lainnya. Kembalinya Daulah Islam merupakan Bisyarah Rasulullah yang kelak Islam akan bangkit kembali maka dari itu marilah kita sama-sama berjuang, berdakwah mengembalikan kehidupan Islam.
Wallahua’lam Bishshawwab.
إرسال تعليق