Oleh Unie Khansa
Praktisi Pendidikan
"Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat."
Pepatah tersebut tidak asing bagi kita. Hal ini mengisyaratkan bahwa kekuatan jiwa tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan tubuh. Jiwa-jiwa yang kuat akan terlahir dari tubuh-tubuh yang sehat. Jadi, betapa penting kesehatan tubuh.
Kesehatan tubuh merupakan kebutuhan utama setiap insan terlepas dari kondisi ekonomi, kondisi sosial, atau kondisi keilmuannya. Artinya, kesehatan adalah hak yang harus didapat oleh seluruh rakyat yang harus dipenuhi oleh negara.
Sementara sekarang ini, rakyat harus memenuhi sendiri kebutuhan kesehatannya dengan mengeluarkan kocek yang kadang tidak sedikit. Kesehatan merupakan suatu hal yang mahal bahkan sulit didapat. Padahal, seyogianya kesehatan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Di sini terlihat bahwa negara berlepas tangan/lepas tanggung jawab terhadap kesehatan rakyat.
Dengan abainya negara atas kesehatan rakyat, menjadi peluang besar bagi para kapitalis untuk mengeksploitasi hajat dasar rakyat, yaitu mendapat kesehatan yang layak. Ketika kesehatan menjadi lahan bisnis bagi para kapitalis, keselamatan rakyat dipertaruhkan. Tidak ada rasa kasihan pada pasien yang sedang menderita suatu penyakit. Ada uang, bisa sehat. Tidak ada uang, tidak ada kesehatan. Begitulah sistem kapitalisme menyikapi kesehatan masyarakat.
Tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah salah satu lahan bisnis yang menggiurkan. Banyak pelaku usaha yang membuka praktik PCR menawarkan paket dengan harga yang berbeda berdasarkan cepat/lambatnya hasil PCR. Semakin cepat hasil didapat, semakin mahal harga yang harus dibayar.
Menurut Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala, keadaan tersebut memicu persaingan yang tidak sehat. Hal itu memunculkan terjadinya harga di luar batas atau excessive price yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. (Solopos.com, 12/11/ 2021)
Saat ini pemerintah telah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) tes PCR yakni Rp275.000 (Jawa-Bali) dan Rp300.000 (luar Jawa-Bali). Hal ini tidak menyelesaikan masalah. Para pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan merasa keberatan dengan penetapan harga tersebut.
Randy yang merupakan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia mengatakan bahwa dengan penetapan harga tersebut rumah sakit, klinik, dan lab akan mengalami kerugian, padahal mereka harus melakukan layanan PCR karena kalau tidak usaha mereka akan ditutup. Untuk itu, beliau meminta pemerintah melibatkan para pengusaha tersebut dalam penetapan harga PCR. (KumparanBISNIS, 13/11/2021)
Sungguh sangat ironis kesehatan yang seharusnya adalah hak seluruh rakyat untuk mendapatkannya dengan cuma-cuma justru menjadi ajang bisnis yang menguntungkan segelintir orang dengan menyengsarakan jutaan rakyat.
Bagaimana sistem Islam mengatur kesehatan rakyatnya?
Islam memandang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Mekanisme pemenuhannya adalah langsung dipenuhi oleh negara karena negara dalam Islam adalah sebagai pengatur urusan rakyat dan penguasa sebagai pelaksana negara akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas pelaksanaan pengaturan ini.
Negara wajib menyediakan sarana dan prasaran untuk menjamin kesehatan rakyat. Negara wajib membangun rumah sakit, klinik, dan menyediakan tenaga medis, menyediakan obat-obatan, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan. Semua sarana dan prasarana kesehatan itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh rakyat secara gratis.
Pengelolaan dan pelayanan kesehatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara dan tidak akan diserahkan kepada pihak swasta sehingga rakyat. Negara akan mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki untuk dikelola oleh negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat salah satunya untuk pembiayaan kesehatan. Alangkah indah dan nyamannya hidup dalam sistem Islam karena kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.
Wallahu a'lam bishshawwab.
إرسال تعليق