Oleh Suaibatul Islamiyah
Aktivis Dakwah Muslimah
Sudahlah jatuh tertimpa tangga pula belum usai masalah di tengah wabah pandemi Covid-19, masalah terus terjadi, mulai dari angka pengangguran meningkat, minimnya kesejahteraan baik pendidikan, ekonomi, juga terkait masalah di bidang kesehatan seperti isentif Nakes yang tak kunjung diterima, penghapusan kelas-kelas rawat inap di BPJS dengan kelas standar, kini pelayanan kesehatan rakyat kembali tergadaikan yakni kebijakan peleburan Lembaga Eijkman ke BRIN.
Hal ini diketahui dari unggahan Twitternya Eijkman Institut yang menyatakan undur diri alias pamit per tanggal 1 Januari 2022. Hal ini menuai cuitan beberapa netizen yang menyatakan kekecewaannya atas kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, salah satunya tidak adanya lagi sikap independensi Eijkmen.
Hampir tiga dekade beroperasi. Kini lembaga tersebut telah melebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran. Sebelum bergabung dengan BRIN, Eijkman berada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Setelah bergabung dengan BRIN, Lembaga Eijkman berubah menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman. Nama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pertama kali muncul pada 31 Juli 1992, namun sebetulnya lembaga riset ini sudah ada sejak 1888 dengan nama yang berbeda.
Lembaga Eijkman sebelumnya bernama Central Geneeskundig Laboratorium (Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat) yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, lembaga ini berlokasi di sebuah bangunan dalam Kompleks Rumah Sakit Militer Hindia Belanda yang kini menjadi RS. Gatot Subroto di Jakarta Pusat.
Christiaan Eijkman yang merupakan dokter syaraf dan ahli mikrobiologi asal Belanda tercatat menjadi direktur pertama di lembaga tersebut pada 1888-1896. Nama Christiaan Eijkman kemudian dijadikan nama lembaga pengganti Central Geneeskundig Laboratorium. Hal tersebut dilakukan sebagai pengakuan atas pencapaian Eijkman yang meraih penghargaan Nobel pada 1929.
Penghargaan Nobel didapatkan Eijkman berkat jasanya menyibak misteri penyakit beri-beri, yang saat itu banyak menyerang negeri-negeri tropis, termasuk Hindia Belanda. Kemudian hal penting yang dicatat Eijkman adalah tidak semua penyakit diakibatkan oleh kuman sebagaimana yang dipahami oleh dunia kedokteran saat itu.
Sepeninggal Eijkman yang kembali ke Belanda, Geneeskundig Laboratorium tetap berkiprah. Dokter-dokter lulusan Sekolah Kedokteran STOVIA pun mulai dilibatkan. Sejak awal 1920-an, Kampus Stovia dan Rumah Sakit Pusat CBZ (Centrale Burgelijke Ziekenhuis) berada di dalam satu blok di Jalan Salemba, lokasi yang kini menjadi Kompleks RSCM, FKUI, serta Lembaga Eijkman.
Geneeskundig Laboratorium kemudian secara resmi berubah menjadi Eijkman Institute pada 1938. Eijkman Institute melakukan penelitian patologis, terutama penyakit menular dan epidemi, termasuk proses pembuatan vaksin. Namun, di era pascakemerdekaan lembaga ini mengalami kesulitan, bahkan sempat dihentikan operasinya sejak awal 1960-an.
Baru pada 1992, lembaga ini diaktifkan kembali melalui inisiatif yang dicetuskan Menteri Riset dan Teknologi saat itu BJ Habibie. LBM Eijkman berdiri berdasarkan atas Surat Keputusan Nomor 475/M/Kp/VII/1992 tentang Pendirian Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang ditandatangani Habibie.
Untuk mengikuti perkembangan, Habibie meminta lembaga tersebut beralih dari dunia mikrobiologis ke ranah biomolekuler. Dam Sangkot Marzuki, ahli biomolekuler lulusan University of Monash, University Australia diberikan mandat untuk memimpin lembaga ini.
Sangkot bekerja dengan didampingi oleh ahli-ahli biomolekuler muda saat itu, seperti Amin Soebandrio dan Herawati Sudoyo yang telah menorehkan reputasi akademis yang menonjol. Sangkot sendiri memimpin Lembaga Eijkman hingga 2014.
Lembaga Eijkman ini disebut sebagai pintu penting bagi masuknya teknologi biomolekuler mutakhir ke Indonesia. Bahkan perangkat Real Time Polymerase Chain Reactor (RT-PCR) dan Genom Sequenser sudah berada di sana sejak hampir 30 tahun lalu. Lembaga Eijkman pun terlibat dalam jejaring dunia riset dan penyelidikan penyakit HIV-Aids, flu burung (H5N1), SARS-1, hingga kini SARS COV-2 yang menjadi penyebab Covid-19.
Lebih lanjut, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa terkait transisi kelembagaan BRIN, Eijkman termasuk salah satu yang akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun Handoko optimistis perubahan dari Eijkman akan membawa kebaikan dalam jangka panjang.
Begitu juga apa yang sudah disampaikan salah satu anggota partai politikus PDIP Rahmad Handoyo ia menuturkan “tugas pokok fungsinya yang tadinya lembaga BRIN tidak berubah tidak ada yang berupa tetapi berubah hanyalah tuanya yang tadinya induknya kemenristek Dikti sekarang di bawah koordinasi BRIN, jadi terlalu berlebihan kalau beranggapan akan mengancam keberlangsungan Eijkmen , kalau sampai ada yang khawatir Eijkman akan dibubarkan itu tidak. Bahkan ini langsung di bawah presiden bisa jadi nanti diberi penguatan dari sisi anggaran, kenapa tidak,” lanjut Rahmad.
(Detiknews.com, 2/1/2022)
Demokrasi Kapitalisme Penyebab Kesehatan Rakyat Tergadaikan
Beginilah fakta pelayanan kesehatan ala Demokrasi kapitalis yang mana dibagun atas landasan materi,tak heran kebijakan yang dikeluarkan selama pandemi tak menyentuh pada akar persoalan dan sangat perhitungan sekali untuk pemberlakuan lockdown. Hal ini sangat mustahil dijalankan bagi penguasa berwatak kapitalis mengingat kebutuhan lockdown sangatlah besar, dan sangat menggiurkan.
Apalagi mengingat biaya naik ke dunia perpolitikan di sistem Demokrasi amatlah mahal,serta membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengembalikan modal selama pesta pemilu, maka tak heran korupsi di berbagai lini mau pun lembaga kian diincar demi meraup keuntungan semata serta demi bisnis ekonomi kapitalis.
Aroma kapitalis bisa dilihat dari pendapat salah satu anggota partai politikus yang mana terkait argumennya terkait penambahan anggaran. Dan hal ini perlu diwaspadai. Mengingat biaya perpolitikan Demokrasi sangat mahal dan membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga harus mengembalikan modal dengan cara meraup keuntungan sebanyak-banyaknya di setiap bidang, salah satunya di bidang kesehatan.
Maka tak heran peleburan Tim WASCOVE ke BRIN, kebijakan yang d ambil ini hanyalah bersifat kapitalistik yakni bukan untuk menyelamatkan ekonomi maupun kesehatan nyawa rakyat tetapi menyelamatkan bisnis para kapitalis.
Alih-alih demi menyelamatkan nyawa rakyat, nyatanya jauh panggang dari api, adanya peleburan Tim WASCOVE ke BRIN ini menimbulkan tergadainya layanan kesehatan,imbas dari kebijakan yang seolah disekat-sekat. Sangat berbahaya apabila tidak adanya independsi lagi untuk lembaga kesehatan, apabila pengawasan kesehatan ini berpindah ke tangan presiden langsung, maka yang akan terjadi pemangkasan biaya baik biaya riset, dukungan terhadap sains dan lain-lain sehingga perkembangan teknologi pun menjadi terhambat.
Belum lagi sistem kesehatan yang bersifat kapitalistik, juga menjadikan negara gagal memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan murah kepada masyarakat.
Inilah kebijakan sistem Demokrasi kapitalis dalam mengatasi pandemi yg d jalankn pemerintah,apalagi jika watak kapitalis yang sudah melekat pada diri penguasa, sehingga dengan mudah yang nantinya setiap masalah d kendalikan asing. Sangat berbahaya jika kebijakan ini dipaksakan bagi kesehatan rakyat yang sifatnya batil dan sangat zalim.
Allah berfirman dalam QS. Yunus 10 : 35.
قُلۡ هَلۡ مِنۡ شُرَكَآٮِٕكُمۡ مَّنۡ يَّهۡدِىۡۤ اِلَى الۡحَـقِّؕ قُلِ اللّٰهُ يَهۡدِىۡ لِلۡحَقِّؕ اَفَمَنۡ يَّهۡدِىۡۤ اِلَى الۡحَقِّ اَحَقُّ اَنۡ يُّتَّبَعَ اَمَّنۡ لَّا يَهِدِّىۡۤ اِلَّاۤ اَنۡ يُّهۡدٰىۚ فَمَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُوۡنَ
Katakanlah, "Apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran?" Katakanlah, "Allah-lah yang membimbing kepada kebenaran." Maka manakah yang lebih berhak diikuti, Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
Maka tak heran banyak masalah yang bermunculan di sistem Demokrasi kapitalis, karena keputusan yang diambil dari hawa nafsu manusia yang sifatnya lemah.
Khilafah Islam Solusi Masalah Kesehatan
Sangat jauh dan berbeda apabila sistem khilafah ini terwujud. Betapa pentingnya umat sadar untuk kembali pada Islam yang sejatinya merupakan fitrah manusia, khilafah akan mengurusi kebutuhan rakyatnya termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan yakni berupa penyediaan vaksin.
Khilafah akan melakukan dengan sebaik-baiknya seperti perintah beserta cara-caranya.
Ada pun mekanismenya sebagai berikut dalam khilafah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terkualifikasi untuk melakukan penelitian jumlahnya sangat banyak, hal ini disebabkan karena sistem pendidikan dalam khilafah selalu d alndaskan akidah dan syariat Islam, sehingga output generasi yang dihasilkan memiliki syakhsiyah/kepribadian Islam dan keilmuan yang mereka miliki digunakan semata-mata demi kebaikan umat manusia dan kemuliaan Islam.
Jika mereka sangat ahli dan mahir dalam bidang biologi molekuler dan keilmuan yang lain untuk pembuatan vaksin mereka tidak akan segan-segan untuk mencurahkan keilmuan mereka untuk umat selain itu semua pelayanan pendidikan dalam khilafah gratis, apalagi tidak berorientasi profit seperti pendidikan sekarang.
Khilafah akan membiayai pendidikan mulai dari penyediaan gedung, buku penunjang, pengajar yang berkualitas dan sebagainya bagi calon peneliti yang masuk ke dalam akademi lembaga penelitian. Edukasi secara gratis dan berkualitas, mendukung lembaga penelitian untuk mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi umat. Khilafah akan membiayai penelitian tersebut sehingga para peneliti dapat fokus mencari dan memproduksi vaksin yang halal, aman, efektif dan efisien.
Sumber dana negara khilafah bukan berasal dari hutang dan pajak melainkan dari Baitul mal Baitul mal memiliki 3 tiga pos pemasukan yakni pertama, pos kepemilikan negara. Kedua, pos kepemilikan umum. Ketiga, zakat. Sehingga negara selalu memiliki jaminan untuk memenuhi kebutuhan.
Biaya untuk menjamin pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Khilafah akan mengambil dana dari pos kepemilikan negara dan umum, dana pos kepemilikan negara berasal dari harta fai, kharaj, jizyah, ghonimah dan sebagainya. Bukan dari kepemilikan umum yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh khilafah, tanpa campur tangan asing.
Dukungan terhadap sains dan kesehatan akan memacu para peneliti di bidang medis untuk menemukan obat atau vaksin yang tervalidasi keakuratan vaksinnya bukan vaksin yang berorientasi pada profit dan kepentingan pihak asing.
Inilah bentuk negara Khilafah Islam yang sejatinya merupakan perisai sekaligus yang akan membawa kehidupan yang penuh rahmat bagi seluruh alam.
Waallahualam bissawab.
Posting Komentar