Oleh. Suaibatul Islamiyah
Aktivis Dakwah Muslimah
Mulai 27 Februari 2022, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas elpiji non subsidi.
Kenaikan tersebut mulai dirasakan pada awal Maret ini oleh masyarakat, terutama yang sehari-hari menggunakan gas elpiji tersebut, seperti para pemilik warung makan.
Alasan harga naik
Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan, kenaikan harga itu dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
“Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai 775 dollar AS/metrik ton, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” ujar Irto.
Terkait apakah harga gas yang naik akibat perang Rusia-Ukraina atau tidak, dia menjawab, pihaknya masih memantau lebih lanjut terkait dampaknya. Namun, dia mengatakan, harga CPA memang sudah tinggi sebelum konflik Rusia-Ukraina memanas. (Kompascom.com)
Rakyat semakin bingung
Berdasarkan hasil di lapangan harga elpiji nonsubsidi 12 kg di Alfamart dan Indomaret yang ada di kawasan Bekasi Timur, rata-rata di jual dengan harga Rp 191.000 hingga Rp 193.000 per tabung. Sementara untuk elpiji subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan.
Meskipun begitu masyarakat tetap bersedih hati pasalnya, tingginya harga elpiji akan berdampak pada ekonomi masyarakat terutama para pelaku usaha yang menggunakan elpiji nonsubsidi.Jika epiji nonsubsidi naik maka pelaku usaha juga menaikkan harga jual. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin bingung menghadapi semua kebutuhan yang semakin melambung di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit.
Demokrasi kapitalis biang kerok
Inilah fakta yang terjadi di sistem demokrasi kapitalis, yang mana sistem ini memuluskan jalan bagi kepentingan para korporat supaya bebas mengeruk sumber daya alam yang ada di setiap negeri termasuk Indonesia yang memiliki kekayaan sumber gas, mengingat Indonesia adalah negara pengekspor terbesar nomer 2 di dunia. Dan mirisnya, pemerintah menaikkan harga elpiji nonsubsidi dengan alasan menyesuaikan harga industri dan perkembangan global serta tidak menjadikan rakyat sebagai prioritas utama perhatiannya, karena sejak awal UU merestui liberalisasi migas.
Meski negeri ini memiliki sendiri kekayaan migas namun rakyat tidak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah bahkan gratis karena justru negara menyerahkan pengelolaan dan memberikan keuntungan terbesar nya pada swasta.
Khilafah menjamin minyak gas gratis
Berbeda halnya dengan Islam. Di dalam Islam penguasa adalah ri’ayah su’unil ummat, yakni mengurusi kepentingan rakyat dengan sebaik-baik pelayanan. Negara bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat publik. Negara tidak boleh menyerahkan pengaturan hajat publik seperti minyak bumi, gas alam, dan lainnya kepada individu atau swasta.
Negaralah satu-satunya penyelenggara pengelolaan hajat publik mulai dari proses produksi, distribusi hingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara murah atau gratis,Dan itu terwujud apabila negara mau menerapkan syari'at Islam.Sistem Khilafahlah yang kelak akan menghentikan liberalisasi atau pengerukan sumber daya alam secara bebas.
Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat pada tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Hadis tersebut merupakan pedoman bagi negara dalam mengelola hajat publik terkategori Api (gas) yang sifatnya tidak terbatas dan dibutuhkan masyarakat serta haram dimiliki atau dikuasai oleh individu, kelompok, ataupun negara. Negara hanya bertugas mengelola dan mendistribusikan hasil pengelolaannya kepada masyarakat secara cuma-cuma dan gratis.
Hal ini bisa terwujud apabila umat mau dan sadar betapa pentingnya kembali kepada syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah agar tercipta kehidupan yang berkah serta rahmat bagi seluruh alam.
Wa'allahu'alam bissawab.
إرسال تعليق