Oleh. Shinta Putri
Aktivis Muslimah Peradaban
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang, wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan.
"Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan. Negeri kita mau dibawa ke mana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu?" ujar AHY lewat keterangan tertulisnya, Ahad (27/2). (Republika.co.id)
Menanggapi dari sejumlah partai politik yang menyarankan untuk menunda pemilu 2024 dengan alasan untuk menstabilkan perekonomian setelah dua tahun terjadi pandemi. Pandemi di tanah air menyebabkan kegoncangan ekonomi negara yang luar biasa.
Hal ini mendapat respon dari para ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini," kata Feri dalam diskusi bertajuk Tolak Penundaan Pemilu 2024 secara daring, Sabtu (26/2/2022). (Suara.com)
Begitu juga dengan komentar pakar politik yang mengatakan bahwa penundaan pemilu adalah untuk memperpanjang masa jabatan mereka yang sudah enak mendapatkan kekuasaan dan menyiapkan lebih matang partainya dalam berkontestasi diajang pemilu berikutnya.
Karena tak dipungkiri biaya yang harus dikeluarkan untuk ikut dalam pemilu itu tidaklah murah. Pemilu dalam demokrasi membutuhkan modal yang banyak dalam upaya partai mencalonkan kader-kadernya untuk meraih posisi dipemerintahan.
Penundaan pemilu ini sebenarnya bukan karena memikirkan rakyat yang hampir sekarat dalam menghadapi kebutuhan pokok yang terus naik dan beban pajak yang harus rakyat tanggung. Namun, mereka lebih mementingkan urusan kelompoknya supaya lebih lama menikmati kekuasaan yang ada saat ini.
Sedangkan bagi partai oposisi yang belum mendapatkan posisi kekuasaan mereka juga ingin merasakan kebahagiaan berada dalam kekuasaan. Tak ayal mereka semua tidak ada yang mementingkan urusan rakyat. Lebih mementingkan keamanan posisi mereka masing-masing.
Inilah wajah buruk sistem aturan kapitalis demokrasi, meskipun alasan yang disampaikan penundaan pemilu adalah untuk lebih fokus terhadap perekonomian negara yang minus, tapi sejatinya itu hanya alasan klise. Pemilu ditunda katanya semua ini juga dari aspirasi rakyat itu juga hanya buaian mereka, supaya umat percaya dengan rezim saat ini.
Mana ada mereka mengaspirasikan suara rakyat di saat rakyat dihadapkan masalah langkanya minyak goreng, kebijakan BPJS yang merugikan, semua harga kebutuhan pokok naik, gaji buruh hanya naik 1 persen di tahun 2022, mereka bisa mengatakan semua mereka lakukan demi menyuarakan aspirasi rakyat. Omong kosong yang terlihat jelas.
Pemilu adalah bagian dari pesta demokrasi. Pemilu untuk memilih para wakil rakyat dalam mengatur urusan negara, tetapi pemilu dalam demokrasi adalah keburukan dari sistem ini yang mana tak ada kawan yang abadi, kawan bisa menjadi lawan. Saling menjatuhkan, ada praktik suap dengan membeli suara rakyat dengan rupiah.
Apakah ini cara yang benar dalam memilih seorang pemimpin? Dengan cara yang diharamkan oleh agama tentunya tidak akan membawa berkah dalam kehidupan umat manusia. Sebagai umat Islam seharusnya kita tahu bahwa dalam Islam melarang kita untuk mengadopsi aturan hidup selain Islam.
Sesuai dalam firman Allah SWT Surat Ali Imron 85:
Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Sudah jelas perintah Allah yang tertuang dalam Al Qur'an Nur Karim.
Sangat berbeda dalam aturan Islam dalam sistem pemerintahan yang bernama khilafah pemimpin dipilih umat dengan metode ba'iat baru dikatakan sah menjadi pemimpin. Negara dan para kandidat nya tidak perlu mengeluarkan modal dalam meraih kekuasaan.
Dalam Islam menjadi seorang pemimpin bukan karena untuk mendapat kekuasaan tapi seorang pemimpin harus menjadi pelindung dan penjaga umat, mau mengurusi urusan umat dengan sepenuh hati. Karena pemimpin dalam Islam tahu betapa berat pertanggungjawaban di akhirat jika mereka lalai terhadap umat. Begitu juga sebaliknya, bila menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana sesuai tuntunan syariat, maka baginya surga.
Seorang pemimpin yang mempunyai akidah Islam yang kuat dia paham betul tentang kejamnya siksa neraka dan indahnya surga. Profil seorang pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah karena beliau bukan hanya seorang rasul tapi juga seorang kepala negara. Masih percayakah dengan Pemilu? Tentu saja tidak, campakkan sistem demokrasi beserta para perangkatnya, ganti dengan sistem Islam yang sahih untuk meraih keberkahan dari Allah SWT.
Wallahu a'lam bissawwab.
إرسال تعليق