Oleh Shinta Putri
Aktivis Muslimah
Catatan Akhir Tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) region Sumatera menunjukkan Riau mengalami deforestasi hutan hingga 20.698 hektare sepanjang 2023.
Direktur Eksekutif Walhi Riau Boy Jerry Even Sembiring menyebut angka deforestasi itu lebih luas dari rata-rata per tahun dalam lima tahun terakhir.
"Pada tahun 2023, hutan alam di Riau hanya menyisakan 1.377.884 ha," kata Boy dalam pemaparannya, Jumat (12/1). (CNN Indonesia)
Deforestasi di Indonesia sangat masif. Alih fungsi hutan terus terjadi dan mengakibatkan bencana dan kesulitan hidup rakyatnya. Ekosistem lingkungan hidup mengalami kepunahan, merusak keseimbangan alam. Semua akibat dari deforestasi besar-besaran.
Para penguasa saat ini tidak peduli dengan keselamatan seluruh makhluk hidup. Karena kita ketahui bahwa deforestasi ini bisa menyebabkan kepunahan. Deforestasi dibiarkan tanpa tindakan yang tegas, bahkan karhutla juga berulang kali terjadi dilakukan para perusahaan yang ingin membebaskan lahan untuk perkebunan dan peternakan serta pemukiman.
Sistem kapitalis meniscayakan adanya kesenjangan antara kelestarian lingkungan dan Pembangunan, apalagi keuntungan sebagai sesuatu yang sangat dominan akan menjadi tujuan. Yang dipikirkan para pengusaha kapitalis hanya materi dan materi, meskipun harus melakukan segala macam cara yang salah.
Mereka sudah tidak memikirkan akibat jangka panjang yang sangat membahayakan seluruh penduduk bumi, mereka merenggut ruang hidup seluruh makhluk hidup, karena deforestasi terjadi akan menipiskan lapisan ozon sehingga suhu udara meningkat menyebabkan gletser di Kutub Utara dan Selatan mencair, tentunya ini sangat membahayakan.
Sungguh menyedihkan jika ini dibiarkan karena akan terjadi bencana besar-besaran melanda bumi ini. Sedangkan dalam Islam, hutan adalah milik umum, kepemilikan umum hukumnya haram jika dipindah menjadi kepemilikan individu. Jika hutan adalah kepemilikan umum negara wajib mengelola agar terjaga kelestariannya dan tetap dapat membawa manfaat untuk umat.
Sehingga negara bertanggung jawab penuh dalam keberlangsungan keseimbangan alam semesta. Apalagi jika terjadi deforestasi maka negara segera menindak dengan membuat kebijakan yang pro dengan rakyat. Karena prioritas pertama negara adalah mengurusi umat dengan sepenuh jiwa tanpa mengharap imbalan apapun kecuali keridaan Allah SWT semata.
Karena dalam sistem Islam semua menjadi tanggung jawab pemimpin (Khalifah) seperti dalam sabda Rasulullah Saw: "Imam (Khalifah) adalah raa'in yakni pengurus rakyat dan ia akan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR Bukhari)
Islam memiliki berbagai aturan untuk menjaga kepemilikan umum termasuk hutan. Penguasa dalam Islam mengelola hutan sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya, dan menyadari akan adanya pertanggungjawaban atas amanahnya ini. Pemimpin yang memikirkan kepentingan umat hanya ada dalam sistem Islam bukan sistem yang lain.
Apalagi dalam Alquran telah di sebutkan larangan merusak alam semesta dan Allah juga memberi peringat bagi manusia yang merusak alam. Allah berfirman: "Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dalam kehidupan manusia dengan berkurangnya penghasilan dan di dalam diri mereka dengan timbulnya berbagai penyakit dan wabah, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan." (QS Ar rum ayat 41)
Masihkan kita percaya dengan kebobrokan sistem saat ini yang menyengsarakan umat, pemimpinnya pun juga hanya membuat janji-janji palsu, rakyat hanya dimanfaatkan suaranya semata setelah itu rakyat diabaikan. Kerusakan alam dan bencana di mana-mana. Tidak ada sistem yang sesempurna sistem Islam, yang murni hanya mengutamakan dan mengurusi umat sepenuh hati.
Wallahualam bisawab. []
إرسال تعليق