Oleh Endah Dwianti, S.E., CA., M.Ak.
Pengusaha
Ibadah haji tahun 2024 baru saja selesai, tetapi seperti biasanya, ada beberapa problematika yang sepertinya belum bisa dituntaskan dalam banyak aspek, mulai dari kesehatan, imigrasi, dan pelayanan jemaah. Ini menunjukkan bahwa persoalan dalam penyelenggaraan haji terus berulang dan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif serta optimal dalam aspek periayahan.
Banyak jemaah yang mengeluhkan kondisi akomodasi yang tidak memadai, fasilitas kesehatan yang kurang, serta koordinasi yang buruk. Akomodasi yang disediakan sering kali tidak sesuai dengan janji awal, dengan kondisi hotel yang kurang bersih dan fasilitas yang tidak lengkap. (www.cnnindonesia.com, 20 Juni 2024)
Dari segi kesehatan, minimnya tenaga medis dan kekurangan fasilitas kesehatan menjadi keluhan umum, terutama mengingat banyaknya jemaah yang berusia lanjut. (www.cnnindonesia.com, 20 Juni 2024 )
Bukan hanya banyaknya kendala di atas, ternyata kurangnya koordinasi antar petugas menjadi penyebab kebingungan dan ketidakjelasan informasi bagi jemaah. Mengapa bisa demikian? Ada apa gerangan yang terjadi di balik permasalahan yang terus berulang?
Jawabannya, persoalan mendasar dari berbagai masalah ini adalah adanya komersialisasi dalam pengurusan haji sebagai akibat dari sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Penyelenggaraan ibadah haji tidak luput dari ajang bisnis kelompok tertentu.
Akibatnya, jemaah tidak mendapatkan kenyamanan yang seharusnya mereka terima selama beribadah di tanah suci. Hal ini sejalan dengan laporan bahwa biaya haji yang terus meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
Usulan Pembentukan Pansus
Tidak sedikit pihak yang memberi usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan efektivitas pansus ini karena akar masalahnya terletak pada paradigma pelayanan haji dalam sistem kapitalisme.
Sebagaimana dilaporkan, DPR mengusulkan pembentukan pansus untuk memperbaiki koordinasi dan manajemen pelayanan haji, tetapi ini hanya akan menjadi solusi sementara jika tidak menyentuh akar masalahnya.
Pandangan Islam tentang Pelayanan Haji
Islam menetapkan negara sebagai "ra'in" (pelayan rakyat) yang bertanggung jawab mengurus rakyat dengan baik, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan nyaman. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin harus memiliki amanah karena dibangun atas kesadaran akan adanya hari penghisaban kelak.
Pemimpin yang amanah akan mengelola pelayanan haji dengan penuh tanggung jawab, bukan berdasarkan keuntungan komersial. Birokrasi mekanisme yang dimiliki oleh Islam sederhana, praktis, dan profesional.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa jemaah mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa harus mengalami berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Dengan pendekatan ini, pelayanan haji akan lebih berfokus pada kenyamanan dan kemudahan jemaah dalam menjalankan ibadah.
Solusi dalam Perspektif Islam
Untuk mengatasi masalah-masalah yang terus berulang ini, diperlukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan haji. Pemerintah harus menjalankan peran sebagai pelayan rakyat, mengelola pelayanan haji dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:
Pertama, transparansi dan akuntabilitas: memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan dengan transparan, terutama dalam hal penggunaan dana. Hal ini bisa dilakukan dengan audit berkala dan laporan yang dapat diakses oleh publik.
Kedua, peningkatan kualitas fasilitas: melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas akomodasi dan kesehatan. Ini termasuk pelatihan tenaga medis khusus untuk menangani jemaah haji yang memiliki kebutuhan medis tertentu.
Ketiga, pelatihan dan edukasi petugas: memberikan pelatihan yang komprehensif kepada petugas haji agar mereka dapat memberikan pelayanan yang profesional dan efisien.
Keempat, kerja sama internasional: bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi dan negara-negara lain untuk memastikan bahwa semua jemaah mendapatkan perlakuan yang layak dan pelayanan yang optimal.
Kelima, pendekatan holistik: menerapkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Ini penting untuk memastikan bahwa jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.
Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pelayanan publik, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih lancar dan memberikan kenyamanan bagi para jemaah.
Pemerintah sebagai pelayan rakyat harus memastikan bahwa semua aspek dari pelayanan haji dikelola dengan amanah dan tanggung jawab, sehingga jemaah dapat fokus menjalankan ibadah tanpa gangguan.
Masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang terus berulang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan optimal. Paradigma pelayanan haji dalam sistem kapitalisme perlu diubah, dengan mengedepankan peran negara sebagai pelayan rakyat yang amanah.
Dengan langkah-langkah perbaikan yang didasari nilai-nilai Islam, diharapkan ibadah haji dapat berlangsung dengan lebih lancar dan nyaman, sesuai dengan harapan dan pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh para jemaah.
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar