Oleh Heni UmmuFaiz
Ibu Pemerhati Umat
Kepalsuan demi kepalsuan kau berikan
Tanpa rasa salah apalagi merasa beban
Duhai penguasa akhir zaman
Tak takut engkau akan azab Tuhan
Di hari Penghisaban.
Puisi ini menggambarkan kondisi negara kita sekarang yang dipenuhi dengan segala kepalsuan. Semuanya serba palsu. Mulai dari Pertamax, Emas Antam bahkan hingga MinyaKita dioplos juga alias palsu.
Satgas Pangan Polri tengah mengusut dugaan ketidaksesuaian takaran pada produk Minyakita, dimana isi kemasan diduga tidak sesuai dengan yang tertera. Kementerian Pertanian bahkan mendesak penyegelan tiga perusahaan terkait guna mencegah praktik pencampuran dengan minyak kualitas rendah yang bisa merugikan konsumen. (Tirto.id, 9-3-2025)
Mereka para pengoplos minyak goreng curah mengemasnya untuk menyerupai produk MinyaKita. Minyak goreng tersebut dikemas dalam plastik dengan volume yang tidak mencapai satu liter dan dijual dengan harga Rp18.000 yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter hal ini disampaikan oleh Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro (Kompas.com, 12-03-2025)
Minyak merupakan bagian dari kebutuhan rumah tangga dan merupakan barang konsumsi. Bisa dibayangkan jika kebutuhan minyak ini dioplos bisa dipastikan merugikan masyarakat terutama para ibu rumah tangga dan dunia usaha yang menggunakan minyak goreng. Tentu kita akan bertanya mengapa di negeri kita banyak sekali pemalsuan (oplosan) bahkan telah mengakibatkan kerugian bagi bangsa dan negara dengan jumlah tidak sedikit. Tak ada sanksi tegaskah hingga kasus seperti ini terus berulang? Adakah keterkaitan antara para korporasi dengan para pelaku kecurangan?
Jika ditelisik banyaknya kepalsuan di negara ini menjadi bukti bahwa sistem yang mengatur telah gagal memberikan rasa aman serta sejahtera. Selama ini para korporasi yang mengendalikan ekonomi di negara kita dari hulu hingga hilir. Sedangkan negara hanya sebagai regulator dan tunduk kepada para korporasi yang memainkan perekonomian di negara kita. Sistem ekonomi kapitalistik sangat lemah dalam distribusi.Penumpukan kekayaan pada sebagian pihak, serta ketidakmampuan di pihak yang lain merupakan implikasi logis diterapkan nya sistem ekonomi kapitalistik.
Sungguh hal ini sangat memprihatinkan dan merugikan rakyat.
Watak sistem yang mengatur negara kita adalah asas kemanfaatan dan nihil dari kasih sayang atau membela rakyat. Rakyat justru dianggap beban dan menjadi korban para korporasi. Praktik kecurangan dalam segala bidang kehidupan lebih lebar terjadi dalam negara yang menerapkan kapitalisme sekuler. Praktik penimbunan, permainan harga serta pengoplosan barang (pemalsuan barang).
Ironisnya sistem sanksi di negara kita begitu longgar dan tidak membawa efek jera bagi para pelaku.
Jadi, selama sistem rusak ini terus dipertahankan maka maraknya pemalsuan produk akan terus berulang. Rakyat akan terus menjadi korban.
Islam Solusi Tuntasnya
Tak ada aturan yang paling indah, adil dan tegas kalau bukan aturan Islam.
Dalam sistem Khilafah negara menjadi pelayan rakyat bukan bisnis atau profit. Sejatinya negara akan mengupayakan memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari rakyatnya.
Sebagaimana dipahami bahwa seorang pemimpin merupakan ra'in, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari & Muslim)
Ketersediaan bahan pangan menjadi prioritas dan senantiasa menjaga kedaulatan pangan. Sistem ekonomi Islam telah mampu membawa keberkahan dan kestabilan harga, ketersediaan stok pangan. Tak heran jika dalam sistem Islam kesejahteraan rakyat sangat diutamakan. Tidak sampai disitu hal-hal yang akan menghambat ketersediaan pangan seperti penimbunan, penipuan dan hal buruk lainnya akan ditiadakan.
Islam menekankan dharar (menghilangkan kerugian) sebagai prinsip hukum. Rasulullah Saw. bersabda:
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah)
Hadis ini menjadi indikasi agar negara memonitoring rantai distribusi dari hulu hingga hilir. Penguasa pula memantau ketersediaan stok minyak goreng ke seluruh penjuru wilayah sehingga rakyat tidak kesulitan seperti di sistem sekarang. Sering mengalami kelangkaan dengan harga yang fantastis.
Peran negara sebagai penanggung jawab rakyat bukan isapan jempol semata. Hal ini bisa kita baca di literasi sistem Islam seperti di masa Khalifah Umar bin Khattab yang membentuk baitulmal. Fungsi baitulmal itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti gandum, minyak, dan bahan pangan pokok lainnya. Keberadaan nya pun merata tebang pilih.
Negara Khilafah senantiasa mengawasi berbagai hal-hal yang membawa kemudharatan umat. Adanya qodi misbah menjadi bukti konkret untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku penipuan dan pemalsuan di tengah masyarakat.
Kehidupan di sistem Islam akan jauh dari merajalelanya pemalsuan apalagi penimbunan seperti dalam sistem kapitalis sekuler. Alhasil hanya dengan kembali pada sistem Islam kafah segala kebutuhan dasar bisa dipenuhi dan terjamin. Rakyat pun akan merasa aman dan nyaman di bawah lindungan Allah Yang Maha Rahman.
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar