Oleh Shinta Putri
Aktivis Muslimah
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui Indonesia. Dua pabrik memutuskan menghentikan produksinya alias tutup, menyebabkan ribuan orang buruh terancam kehilangan sumber pendapatan.
Kedua perusahaan itu adalah PT Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat dan PT Danbi International di Garut, Jawa Barat.
PT Sanken Indonesia bakal total menghentikan operasionalnya bulan Juni 2025 nanti, menyebabkan 459 orang pekerja jadi korban PHK.
Sementara, PT Danbi International yang memproduksi bulu mata palsu, menghentikan produksinya per kemarin, Rabu (19/2/2025). Disebutkan, ada 2.100-an orang karyawan bekerja di PT Danbi International. (CNBN, Indonesia 20/02/2025)
Lagi-lagi PHK Marak terjadi, ditengah beban kehidupan semakin berat, ditambah PHK massal yang datang menerpa. Sinyal PHK di tahun ini makin menguat, ada beberapa dampak dari efisiensi anggaran. Selain itu juga terjadi gelombang PHK di pabrik-pabrik tanah air karena berbagai hal. Kita sebagai rakyat mau bagaimana lagi? tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagian buruh hanya pasrah dengan keadaan.
Padahal mencari pekerjaan pada saat ini bukanlah hal yang mudah, ada banyak kriteria yang begitu menyulitkan termasuk batasan usia. Serta kemampuan dan keterampilan yang dibutuh perusahaan menuntut lebih berkualitas. Karena sejatinya dalam sistem kapitalisme buruh adalah faktor produksi yang akan dikorbankan untuk menyelamatkan perusahaan.
Negara hanya memberikan solusi yang pragmatis saja yaitu dengan memberikan jaminan pemberian 60% gaji selama 6 bulan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan batas atas upah 5 juta tidak akan menyelesaikan persoalan karena kehidupan tidak hanya berlaku selama 6 bulan saja. Tentunya kalau omongin tentang kehidupan makan dan kebutuhan yang lainnya ini berlangsung terus selama kita masih diberi nafas.
Negara hanya memberi jaminan tak seberapa, padahal untuk urusan rakyat adalah tangung jawab mereka sepenuhnya, inilah menunjukan kalau negeri ini tidak peduli dengan urusan umat, harusnya negara selalu hadir untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dengan mengelola dana APBN pemasukan dan pengeluaran anggaran benar dilakukan. Tentunya semua akan menjadi lebih baik.
Namun faktanya demi ambisi proyek populis penguasa baru yang menyebabkan anggaran untuk rakyat harus dikorbankan. Ini akibat dari keegoisan pemimpin yang hanya mementingkan kelompok dan dirinya. Padahal negeri ini juga memiliki sumber kekayaan alam yang bisa dikelola untuk membuka lapangan pekerjaan baru, bukan malah diberikan kepada asing. Ini termasuk perbuatan yang dzolim yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya.
Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asysyura: 42).
Apakah mereka para penguasa tidak takut dengan azabnya Allah? Padahal mereka juga seorang muslim, inilah akibat jika Al Qur'an tidak diterapkan secara menyeluruh sehingga akan mencetak pemimpin yang dzolim.
Sangat berbeda dalam Islam menjadikan negara sebagai raa’in, yang mengurus rakyat termasuk menyediakan lapangan kerja yang luas, sehingga rakyat dapat hidup sejahtera. Apalagi Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai tanggung jawab negara dengan mekanisme yang sesuai dengan syariat. Pemasukan APBN juga berdasarkan syariat Islam yang diajarkan, sehingga akan membawa kesejahteraan dan keberkahan rakyat seluruh.
Penerapan sistem ekonomi Islam meniscayakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup dan jaminan kesejahteraan untuk rakyat. Sistem ekonomi yang khas dimiliki Islam sangat berbeda jauh dengan kapitalisme, kalau dalam Islam bukan untung rugi yang diterapkan namun halal haram yang menjadi standar acuan dalam kehidupan. Untuk itu hanya sistem Islam dengan nama Khilafah yang menjadi satu- satunya solusi untuk menyelesaikan permasalahan umat.
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar