Oleh : Rosmita
Aktivis Dakwah Islam dan Member Akademi Menulis Kreatif
Pemerintah terus menggoreng isu radikalisme demi menutupi masalah kehancuran ekonomi. Terbukti sejak dilantik jajaran para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju terus menggulirkan isu radikalisme.
Salah satunya adalah Menteri Agama Fachrul Razi. Mantan wakil panglima TNI itu dengan tegas mengakui diberi tugas Presiden Jokowi untuk mencari terobosan dalam menangkal radikalisme.
Selain Fachrul Razi masih ada nama menteri lain yang menjadi garda terdepan Kabinet Indonesia Maju dalam melawan radikalisme. Yaitu, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kummolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan.
Isu radikalisme akan terus digoreng untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan penting. Seperti ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk, dominasi asing semakin menguat, dan buruknya kinerja rezim dalam merespon persoalan sosial dan politik.
Seperti dilansir oleh Indonesiainside.id - Tokoh masyarakat Papua, Christ Wamea, mengingatkan agar pemerintah tidak melulu jualan isu radikalisme. Dirinya khawatir isu itu sengaja dimunculkan menutupi masalah yang jauh lebih besar.
"Seakan-akan radikalisme menjadi momok di negeri ini. Padahal yang jadi momok adalah ekonomi yang hancur," kata Christ Wamea melalui laman resminya pada Ahad (27/10/2019).
Tokoh Nasional Rizal Ramli menilai bahwa isu radikalisme yang terus didengungkan pemerintah untuk menutupi performa ekonomi yang kembali memburuk di tahun ini. Pasalnya, baru empat hari dilantik menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani telah mengumumkan rencana akan menerbitkan surat utang berdenomasi valuta asing atau global bond.
Sri Mulyani menyatakan rencana penerbitan surat utang disebabkan oleh defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.
Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 1.189,3 triliun. (harianaceh.co.id)
Sampai disini jelas bahwa permasalahan penting di negeri ini yang harus segera ditangani adalah ekonomi. Karena apabila ekonomi negara ini dibiarkan terus menurun maka dipastikan Indonesia akan mengalami kebangkrutan.
Harus ada upaya serius dari pemerintah dalam menangani masalah ekonomi negeri ini. Dan utang luar negeri bukanlah solusi yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi secara tuntas.
Justru dengan meningkatnya utang luar negeri berbasis riba akan membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Ditambah menguatnya dominasi asing sebagai negara pemberi utang membuat negeri ini kehilangan kedaulatannya.
Berikut adalah contoh negara-negara yang bangkrut karena tidak bisa membayar utang. Diantaranya, Argentina, Venezuela, Zimbabwe, Nigeria, dan Yunani.
*_Pandangan dan Solusi Islam untuk Mengatasi Masalah Ekonomi_*
Dalam pandangan Islam, jelas hukum utang luar negeri berbasis riba adalah haram. Apalagi jika utang tersebut menyebabkan hilangnya kedaulatan negara yang berutang. Karena Islam mengharamkan segala jalan yang mengakibatkan kaum kafir menguasai kaum muslim.
Sebagaimana firman Allah Swt, "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman." (TQS. An Nisa: 141)
Untuk mengatasi masalah ekonomi yang semakin terpuruk di negeri ini, yang pertama adalah menerapkan syari'at Islam sebagai aturan. Karena hanya Islam satu-satunya sistem yang diridhoi Allah dan memiliki aturan yang paripurna untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.
Kedua mengoptimalkan pendapatan negara sesuai sumber-sumber yang dibenarkan dalam Islam. Yaitu, zakat, harta warisan yang tidak habis terbagi, jizyah, ghanimah & fai, kharaj, shadaqah tathawwu, dan sumber daya alam.
Selama ini sumber daya alam negeri ini masih dikuasai asing dan segelintir orang. Sedangkan dalam Islam seluruh sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya diatur dan dikelola sendiri oleh negara, dan hasilnya diserahkan ke baitul mal. Sehingga hasil yang didapat maksimal dan cukup untuk membiayai negara dan rakyatnya tanpa harus berutang.
Ketiga, menyusun APBN Islam baik dari sisi pendapatan dan belanja dengan senantiasa memperhatikan keterikatannya dengan hukum syara'.
Apabila keempat hal ini diterapkan, niscaya perekonomian Indonesia akan meningkat secara signifikan. Dan negeri ini dapat terbebas dari utang luar negeri berbasis riba. Negeri berkah, rakyat sejahtera. []
Posting Komentar