Oleh : Luluk Kiftiyah
Muslimah Preneur
عَنْ عَائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ
Dari ‘Aisyah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Ya Allah, Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat susah mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia.”
Hadis ini mengingatkan tentang bahayanya orang yang diberi amanah mengurusi urusan kaum muslimin, namun dia telah menyusahkan kaum muslimin. Sekaligus kabar gembira kepada seseorang yang berusaha mengurus urusan kaum muslimin dengan baik maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah dan akan mendapatkan pahala yang berlimpah.
Namun sudah menjadi rahasia umum, jika pejabat memiliki gaji bak sultan. Terutama di saat pandemi Covid-19 melanda negeri ini, dikabarkan rata-rata gaji pejabat naik drastis.
Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisa terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir. Bahkan, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.
Berikut harta kekayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan naik Rp 8,8 miliar. Kekayaan presiden Jokowi saat ini tercatat Rp 53,2 miliar. Lalu disusul oleh menterinya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang hartanya naik Rp 67,7 miliar menjadi Rp 745,1 miliar. Kemudian, kekayaan Prabowo yang menjabat menteri Pertahanan RI meningkat Rp 23 miliar. Begitupun Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang hartanya melonjak tajam dari Rp 10,2 miliar menjadi Rp 11,1 miliar. (JPNN.com, 13/9/2021)
Aneh memang, di saat masyarakat merintih akibat kebijakan PPKM malah kekayaan pejabat negara bertambah. Tentunya hal ini menjadi sorotan masyarakat, karena bagaimana mungkin saat kondisi rakyat Indonesia sedang berada di masa sulit dan susah ekonominya, namun di sisi lain justru harta pejabat bertambah kaya.
Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi ikut menyoroti hal tersebut. "Lingkaran oligarki sudah tak bisa dihindari di negeri ini, pejabat tambah kaya sedangkan rakyat tercekik oleh kondisi akibat pandemi," ucap Farkhan dalam keterangan tertulis. (tirto.id, 13/9/2021).
Ada banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena virus Covid-19. Ada yang kehilangan suaminya sehingga banyak keluarga yang kehilangan tulang punggung. Ibu-ibu menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Adapula yang kehilangan istrinya, bahkan adapula anak-anak menjadi yatim-piatu karena kedua orang tuanya tiada. Namun mirisnya, yang di dalam istana malah menari-nari dalam kemewahan.
Dimana rasa iba itu bersemayam? Tidak adakah rasa kepekaan terhadap rakyatnya?
Memang, memiliki pejabat yang peka dalam sistem demokrasi ini hanyalah pepesan kosong. Sebab pejabat dalam sistem demokrasi bekerja bukan untuk rakyat, tetapi untuk keluarga dan perutnya. Tak perduli rakyat lapar dan kesusahan. Bahkan dengan rakyatnya pun mereka akan berbisnis, selama itu menguntungkan untuk dirinya.
Benar-benar tidak ada yang gratis dalam sistem demokrasi, semua harus dibayar dengan mahal untuk bertahan hidup, sekali hal itu menyangkut nyawa.
Sebab standar perbuatannya bukan atas dasar halal dan haram, tetapi asas manfaat. Tidak ada iman dalam dada, sehingga perbuatan yang mereka lakukan dibutakan oleh hawa nafsu semata.
Berbeda ketika sistem Islam yang diterapkan. Kesempurnaan sistem Islam terlihat dari aturan yang jelas tentang penggajian, larangan suap-menyuap, kewajiban menghitung dan melaporkan kekayaan, kewajiban pemimpin untuk menjadi teladan, serta sistem hukum yang sempurna.
Oleh karena itu, rakyat saat ini butuh penguasa yang amanah. Tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tapi juga kepada Allah SWT.
Wallahu a'lam bishshawab.
Posting Komentar