Oleh. Ummu Hilya
Ibu Rumah Tangga
Ramadhan adalah bulan ketakwaan, di mana manusia dituntut untuk bertakwa serta menjauhi kemaksiatan. Bukan sekedar takwa sebatas individu namun ketakwaan juga dibangun oleh masyarakat bahkan negara. Menjauhi semua kemaksiatan baik konteks individu maupun bernegara. Konteks individu seperti minum khamr, judi, dan riba. Tetapi yang lebih penting dan berpengaruh adalah maksiat dalam konteks berbangsa dan bernegara.
Salah satu contoh kasus kemaksiatan, melonjaknya harga minyak goreng hingga berimbas dengan harga kebutuhan bahan pokok lain yang dialami masyarakat. Seakan belum cukup beban berat masyarakat, PT Pertamina (Persero) pun resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 92 atau Pertamax menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter mulai 1 April.
Di sisi lain pemerintah akan mensubsidi penuh Pertalite. Namun, Menteri Keuangan Indonesia (periode 2014-2016), Bambang Brodjonegoro menyarankan agar bantuan subsidi Pertalite berlangsung secara tertutup atau langsung menyasar kepada penerima manfaat.
"Memungkinkan orang yang bisa pakai Pertamax pindah ke Pertalite. Sehingga betul sekali ada kemungkinan konsumsi Pertalite yang berlebih, ujungnya akan menimbulkan tambahan beban kepada subsidinya," kata Bambang kepada CNBC Indonesia, Jumat (1/4/2022).
Sementara itu, seberapa besar masyarakat yang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite juga tidak bisa diprediksi. Melihat juga kebutuhan masyarakat lainnya yang serba mahal saat ini, akan memungkinkan masyarakat secara masif untuk beralih menggunakan Premium.
Oleh karena itu, menurut Bambang subsidi energi yang disalurkan pemerintah, baik itu subsidi LPG, listrik, dan BBM kepada masyarakat lebih baik langsung disalurkan kepada penerima manfaat atau subsidi tertutup, bukan dengan subsidi berdasarkan komoditas.
"Sebenarnya konseptual akan lebih baik dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah itu tidak dilakukan melalui subsidi harga komoditas, termasuk subsidi harga BBM," jelas Bambang.
"Karena misalnya dengan adanya subsidi terhadap Pertalite hari ini, maka semua orang bisa menikmati, karena tidak ada yang membatasi ketika beli di SPBU," kata Bambang melanjutkan.
Lagi pula, toh Indonesia telah memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai macam program bantuan sosial (bansos), seperti program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT) yang datanya terus diperbaiki.
"Kalau datanya sudah semakin baik dan tepat sasaran, maka itu akan jauh lebih bermanfaat dibanding kita mensubsidi yang di satu sisi menguntungkan orang yang sebenarnya tidak perlu subsidi dan memberatkan APBN itu sendiri," tuturnya.
Pemerintah, menurut Bambang juga harus melihat secara menyeluruh. Pasalnya kenaikan harga minyak saat ini yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina, dampaknya bukan hanya kepada kenaikan harga BBM. Namun juga kepada harga LPG dan harga tarif listrik.
"Jadi harus melihatnya kepada LPG yang juga akan terpengaruh dan kepada subsidi listrik. Dimana masih ada 23 gigawatt diesel yang dipakai di seluruh Indonesia," terangnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Pertalite akan secara resmi menjadi BBM subsidi dalam waktu dekat.
Menurut dia kebijakan itu merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang kini sudah banyak beralih mengkonsumsi Pertalite ketimbang Premium. Subsidi diperlukan untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina lantaran harga minyak dunia masih tinggi.
Subsidi Minimalis ala Kapitalis
Meningkatnya harga BBM tidak terlepas dari buruknya tata kelola dan politik rezim neoliberal yang ditopang sistem sekuler. Sistem ini memposisikan negara hanya sebagai regulator, sekadar penjaga dari kegagalan pasar, juga negara menyerahkan pada mekanisme pasar lantaran hanya semata karena bisnis. Akibatnya hajat publik terabaikan salah satunya naiknya harga BBM.
Demikian sangat terlihat watak kapitalis para pemangku kekuasaan, yakni paradigma kepemimpinannya memprioritaskan pada materi serta hanya meraup keuntungan semata. Apalagi kenaikan Pertamax dengan jumlah persentase yang sangat besar dikelola dengan cara yang sangat kapitalistik. Mereka menimbang harga keekonomian agar bisa ekspor dan mengabaikan kemaslahatan rakyat, yakni pemberian subsidi berdasarkan perhitungan angka yang sangat minimalis.
Subsidi pemerintah bak masa peralihan, alih-alih mensejahterakan. Namun, pada faktanya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok masih melambung tinggi bahkan sulit didapat. Belum lagi kebutuhan hajat publik yang lain seperti kenaikan PPN, tarif listrik, dan gas LPG meroket, sehingga rakyat menjadi terbebani dan seolah justru rakyat yang mensubsidi negara.
Seakan kebijakan itu terbilang percuma dan sia-sia. Belum lagi pemberian bantuan yang sejatinya menjadi hak rakyat dibumbui dengan aroma pencitraan yang khas ala rezim kapitalis agar tetap eksis. Ditambah lagi pemerintah lebih tegas dan tunduk pada pengusaha, abai terhadap kebutuhan hajat hidup yang sudah menjadi hak rakyat. Hal ini yang menjadikan masyarakat semakin sangsi akan kinerja pemerintah.
Cara Islam Mengelola Minyak
Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang jumlahnya besar, seperti minyak bumi, merupakan harta milik umum sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim bersekutu dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Daud)
Pengelolaannya pun wajib dilakukan secara langsung oleh Khalifah sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Al-Imam (Khalifah) itu perisai, orang-orang berlindung di belakangnya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud)
Pengelolaan minyak bumi ini wajib dilakukan negara secara mandiri pun juga cara mendistribusikannya secara adil ke tengah masyarakat. Negara hadir memang untuk melindungi kepentingan umat dengan tidak mengambil keuntungan, kecuali biaya produksi yang layak. Kalaupun negara mengambil keuntungan, hasilnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam berbagai macam bentuk.
Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menyerahkan pengelolaan minyak bumi kepada pihak swasta, maupun asing. Harga BBM dapat dipastikan murah (bahkan gratis) dan mudah diakses seluruh rakyat. Hasil pengelolaan tersebut juga dapat diberikan dalam bentuk pelayanan, pendidikan, kesehatan atau kebutuhan publik lainnya secara gratis.
Sungguh, sistem Islam akan melahirkan para pemimpin yang bertakwa, yakni mereka yang menjadikan kepemimpinan sebagai sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Wallahua'lam bissawab. []
Posting Komentar