Oleh Ranti Nuarita, S. Sos.
Aktivis Muslimah
Bjorka akhir-akhir ini menjadi trending topik di linimasa Indonesia. Berulang kali, ia meretas data institusi dan data pribadi pejabat negara di negeri ini sejak Agustus 2022. Namun, tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang menilai bahwa ramainya berita hacker Bjorka hanyalah pengalihan isu dari sejumlah kasus yang sedang hangat di Indonesia. Yakni berita terkait Ferdy Sambo, menenggelamkan berita mengenai aksi penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi yang sudah masif hingga ke daerah-daerah.
Kasus Bjorka ini akhirnya membuat pemerintah disibukkan oleh sang peretas yang berhasil membobol data milik negara tersebut. Bahkan pemerintah sampai membuat tim khusus guna lacak Bjorka. Sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (15/9/2022). Pemerintah membentuk tim khusus atas kejadian kebocoran data yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Tim itu terdiri atas Banda Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kominfo, Polri, dan BIN.
Aksi responsif ini membuat masyarakat merasa ada modus lain berupa pengalihan isu dari kasus Brigadir J oleh eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Bahkan aksi peretasan yang dilakukan Bjorka dianggap berhasil memecah ombak berbagai isu yang sedang terjadi dan menjadi perbincangan dikalangan warganet terutama twitter, tak kurang 150 ribu cuitan warganet terkait Bjorka.
Wajar memang banyak warga berspekulasi bahwa responsifnya pemerintah terhadap kasus Bjorka dianggap sebagai sebuah pengalihan isu atas kasus Sambo. Pihak berwenang dinilai lamban dalam penanganan kasus Sambo, di mana meski sudah menyita perhatian publik selama dua bulan terakhir kasus pembunuhan Brigadir J hingga saat ini belum menemukan titik terang.
Inilah yang terjadi apabila negara menganut sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini meniscayakan hukum yang diterapkan datang dari akal dan hawa nafsu manusia. Yang mana keadilan menjadi hal yang langka, hukum yang dibuat pun selalu syarat akan keinginan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Akhirnya hukum bukan lagi menjadi alat untuk mencari kebenaran dan keadilan, melainkan untuk melegitimasi kebenaran bagi kekuasaan.
Maka dari itu, agar supaya penegakan hukum bisa berjalan secara adil tanpa tebang pilih, negara dalam hal ini pemerintah perlu mencari sistem alternatif yang bisa menjadikan negara memiliki kendali penuh agar keadilan terwujud secara paripurna. Perlu sistem yang bisa menjadikan negara sebagai pengayom, pelindung, juga pelayan bagi rakyatnya.
Sistem Islam sebagai sistem yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah solusi terbaik yang bisa menjamin keadilan untuk seluruh alam. Islam bukan hanya sekadar agama ruhiah, tetapi Islam adalah ideologi yang dibawa Rasulullah Saw. di muka bumi ini yang kemudian dilanjutkan 13 abad setelahnya oleh kaum muslim.
Hukum Islam datang dari Sang Maha pencipta Yang Maha Adil, sehingga bebas dari hawa nafsu, dengan aturan yang jelas yakni dari Al-Qur'an dan sunah. Penerapan sistem Islam yang paripurna juga akan melahirkan pemimpin yang adil dan dapat menjamin keadilan, keamanan, serta kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, dalam praktiknya penerapan sistem Islam di dasari dengan takwa, sehingga dalam masalah apa pun para penegak hukumnya akan senantiasa amanah, mengurus urusan dunia dengan rasa takut kepada Allah, yang akhirnya dalam menegakkan hukum pun tanpa pandang bulu.
Sejarah mencatat keadilan dalam Islam tergambar jelas ketika seorang hakim (Qadhi) Syuraih yang memutuskan permasalahan antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan seorang kafir dzimmi tentang baju perang dengan tegas beliau memutuskan kafir dzimmi memenangkan kasus tersebut, karena Ali kurang kuat persaksiannya. Inilah bukti bahwa dalam penegakan keadilan Islam tak memandang jabatan atau apa pun, dengan keputusan hukum hanya di sandarkan kepada hukum syarak.
Sungguh, negeri ini sedang tak baik-baik saja. Maka, sebagai muslim kita memiliki kewajiban harus tunjukkan kepedulian kepada negeri ini dengan mengambil langkah revolusioner mencabut sistem kapitalisme sekuler dari Indonesia, dan menggantinya dengan sistem Islam. Sebab, keadilan hanya akan terjadi saat Islam ditegakan. Namun, dalam menegakkan Islam pun perlu kekuasaan di bawah kendali negara. Karena dalam Islam kekuasaan amatlah penting, tidak lain untuk menegakkan Islam, berikutnya demi menegakkan keadilan sekaligus menolak kezaliman.
Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar Imam Al-Ghazali:
"Agama dan kekuasaan itu ibarat (dua saudara) kembar. Agama itu fondasi, sedangkan kekuasaan itu adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa fondasi akan roboh dan sesuatu yang tanpa penjaga akan hilang. Jadi, kekuasaan sangat penting untuk mengatur dunia, dan mengatur dunia juga penting untuk mengurus agama. Mengurus agama juga penting untuk meraih kemenangan untuk kebahagiaan akhirat." (Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, hlm. 76)
Wallahualam bissawab.
إرسال تعليق