Oleh Unie Khansa
Praktisi Pendidikan
Seyogianya pemerintah harus mengayomi rakyat; memenuhi kebutuhan mereka, memberi solusi saat rakyat menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyat.
Namun, apa yang terjadi saat ini? Pada saat rakyat menjerit dengan beban kehidupan yang sangat berat–akibat kenaikan BBM yang berdampak pada segala sektor kehidupan– pemerintah malah menggulirkan kebijakan yang jauh dari penyelesaian masalah rakyat.
Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan menyakiti hati rakyat. Saat kondisi ekonomi makin sulit, pemerintah berdalih kekurangan dana pembiayaan negara, malah meluncurkan program konversi kompor listrik dan mobil dinas listrik.
Terkait dengan kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan program konversi listrik dari kompor LPG 3 kg. Sebagai implementasinya, pemerintah tahun ini akan memberikan paket kompor listrik yang ditargetkan kepada 300.000 masyarakat. (Bisnis.com, 20 September 2022).
Kebijakan ini akan membebani rakyat karena kompor listrik membutuhkan tenaga listrik 800–1000 watt. Dengan demikian pengeluaran rakyat untuk listrik saja akan meningkat; belum lagi untuk kebutuhan lain. Alih-alih meringakan beban, malah membuat beban rakyar makin berat.
Akibat beban rakyat yang sangat berat, tidak sedikit yang mengambil jalan pintas untuk menghilangkan bebannya. Sering terjadi ibu rumah tangga yang mengakhiri hidup karena tidak tahan dengan beban yang harus ditanggungnya. Banyak orang menghalalkan berbagai cara untuk mengurangi beban yang menjerat.
Selain akan membebani rakyat, biaya pengadaan kompor listrik diambil dari dana APBN. Untuk satu kompor saja akan dikenakan biaya Rp1.800.000,00. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk 300.000 buah kompor. Tentu saja hal ini jadi mengurangi dana tersebut. Padahal, dana tersebut akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk hal-hal yang bisa langsung mengurangi beban rakyat.
Belum cukup dengan kompor listrik, pemerintah juga meluncurkan kebijakan penggunaan mobil dinas listrik. Perintah Ini Tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Dinas Operasional untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuannya, mempercepat program penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di pemerintah. (Merdeka.com, 17 September 2022)
Ini lebih menyakitkan bagi rakyat. Pada saat semua sangat kesulitan, pemerintah akan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik baru. Padahal kalau mau, pemerintah bisa mengalihkan uang mobil listrik tersebut untuk keperluan yang jelas-jelas demi kesejahteraan rakyat.
Sebenarnya untuk apa kebijakan kompor listrik dan mobil dinas listrik tersebut? Ternyata untuk menyalurkan surplus pasokan listrik negara tahun ini yang mencapai 7 GW. Hal ini disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Ia mengatakan bahwa tahun ini saja sampai tahun depan 7 GW lebih. Ini membuat aset PLN under utilize dan memengaruhi kesehatan keuangan PLN. Oleh karena itu, PLN pada tahun ini mulai melakukan konversi kompor gas milik masyarakat ke kompor listrik. (Republika.co.id, 14 Februari 2022)
Ternyata kebijakan tersebut untuk menyelamatkan korporasi dengan membebani rakyat. Itulah buah dari sistem kapitalisme. Antara pemerintah dengan rakyat ada perhitungan untung rugi. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Kesejahteraan rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Semua yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Salah satu contoh pada masa Kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar serta-merta menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarga yang dia peroleh secara "tidak wajar" (misalnya, hadiah penguasa) kepada baitul mal. Ia melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Islam.
Untuk mewujudkan kesejahteraan negara, Umar menjadikan jaminan sosial sebagai landasan utama.
Umar menyadari pengelolaan anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang terpenting selain pajak. Tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan itu juga mengurangi penduduk miskin; menciptakan stabilitas ekonomi; serta meningkatkan pendapatan per kapita. Pengelolaan anggaran menopang tujuan utama pemerintahan negara Islam yang tak lain adalah kesejahteraan seluruh warga negara. Demikian Islam mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.
Wallahualam bissawab.
Posting Komentar