Oleh Rosmita
Aktivis Dakwah
Bencana alam kembali terjadi di berbagai wilayah negeri ini. Mulai dari gempa bumi yang mengguncang di berbagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2023 dengan kekuatan 2,9 M. (Detik.com, 11/7/2023)
Selain gempa bumi, banjir juga melanda di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hujat lebat dan air sungai yang meluap menyebabkan dua desa terendam banjir. Sedangkan di Lumajang, Jawa Timur, banjir lahar dingin terjadi akibat erupsi Gunung Semeru. Imbasnya lima desa di dua kecamatan terendam lahar dingin. (CNNIndonesia, 8/7/2023)
Mengapa Indonesia Rawan Bencana?
Secara geografis Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire atau 'Cincin Api' Pasifik. Pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi hingga tsunami.
Berada di wilayah rawan bencana, namun kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya upaya pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Bahkan saat bencana alam terjadi, pemerintah masih lamban dalam mengevakuasi dan mengatasi bencana, sehingga menimbulkan banyak korban, baik benda maupun manusia.
Di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa lembaga yang bertugas untuk menanggulangi bencana, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tugas utama BNPB adalah penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Selain BNPB, ada juga lembaga Badan Meteorologi Klimatologi Geokimia (BMKG) yang bertugas memberikan informasi mengenai cuaca, iklim, hingga kemungkinan terjadinya bencana alam.
Sayangnya lembaga-lembaga di atas kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini terbukti dari minimnya dana yang dialokasikan untuk kedua lembaga ini. Bahkan dana untuk menanggulangi bencana tidak sampai 1% dari APBN.
Peran Penting Pemerintah dalam Mitigasi Bencana
Pemerintah adalah pengatur urusan umat, maka pemerintah bertangung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Mitigasi bencana adalah upaya untuk meminimalisasi risiko bencana. Agar mitigasi bencana berjalan optimal butuh dukungan dari pemerintah pusat.
Kecanggihan teknologi dan tenaga ahli sangat dibutuhkan untuk memprediksi datangnya bencana dan agar informasi datangnya bencana mudah diakses oleh masyarakat. Namun, kendala saat ini adalah kurangnya dana dan tenaga untuk mitigasi bencana sehingga mitigasi bencana kurang optimal bahkan gagal.
Sistem Kapitalisme yang diterapkan negeri ini menyebabkan pemerintah setengah hati dalam mengatur urusan umat. Untung rugi menjadi standar dalam mengambil sebuah kebijakan. Keselamatan rakyat tidak lagi menjadi prioritas. Kegagalan sistem mitigasi bencana adalah salah satu buktinya. Alhasil rakyat menjadi korban.
Sistem Islam dalam Menanggulangi Bencana
Islam sebagai sistem hidup yang sempurna dan paripurna punya cara dalam menanggulangi bencana, baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun sesudah terjadi bencana.
Sebelum terjadi bencana, pemerintah dalam sistem Islam akan mengadakan mitigasi meliputi tiga hal. Pertama, penilaian bahaya, dengan membuat peta bencana, dsb. Kedua, peringatan, dengan mengadakan sistem peringatan sebelum terjadi bencana. Ketiga, persiapan, dengan membangun fasilitas penanggulangan bencana.
Saat terjadi bencana, pemerintah akan melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian yang aman lalu mendistribusikan kebutuhan para pengungsi.
Setelah terjadi bencana, pemerintah akan melakukan pemulihan segala aspek kehidupan dan membangun kembali sarana dan prasarana agar kehidupan masyarakat normal kembali.
Inilah gambaran bagaimana penanggulangan bencana dalam sistem Islam. Sistem yang jelas lebih memprioritaskan keselamatan rakyat tanpa mengharapkan keuntungan materi.
Wallahualam bissawwab. []
Posting Komentar