Oleh Shinta Putri
Aktivis Muslimah
Pemerintah tengah mematangkan data dan skema penerima bantuan sosial (bansos), terutama bagi kelas menengah yang terdampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Menteri Sosial Saefullah Yusuf menyampaikan, tujuan adanya data tersebut agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Kita sedang mematangkan data. Datanya nanti kalau sudah selesai pasti akan disampaikan kepada publik siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan siapa yang tidak," ujar lelaki yang diakrab disapa Gus Ipul di Jakarta, Minggu (1/12). (Katadata.co.id)
Kebijakan kenaikan PPN yang akan mulai ditarik awal Januari merupakan kebijakan yang dzolim, ini sangat terasa dampaknya keseluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya masyarakat menengah ke atas saja namun masyarakat menengah kebawah pun akan lebih sengsara.
Semua ini akibat dari kebijakan pemerintah dengan pemimpin terbaru yang menaikan PPN hingga 12%. Pemerintah mengklaim hanya naik 1% dari ketetapan sebelumnya, Namun jika penarikan PPN diperuntukkan untuk semua produk barang dan jasa, tentu sangat memberatkan sekali. Pemerintah hanya melihat bahwa kebijakan ini harus segera dilaksanakan karena untuk menambah pemasukan APBN.
Tanpa melihat dampak yang akan terjadi jika PPN ini tetap akan dijalankan, maka dengan memberi bansos dan subsidi dirasa sudah bisa meringankan dampak dari kenaikan PPN.
Bantuan pemerintah (bansos dan diskon biaya Listrik) untuk rakyat sebagai kompensasi kenaikan PPN sejatinya tidak akan meringankan beban rakyat. Kebijakan ini kebijakan populis otoriter, kebijakan tambal sulam dalam sistem kapitalis yang memang tidak menyelesaikan masalah.
Kebijakan subsidi dan bansos ibarat seperti obat anti nyeri sementara jika reaksi obatnya hilang maka sakitnya akan kambuh lagi. Sehingga permasalahan tidak bisa terselesaikan dengan tuntas malah akan menambah masalah baru yang lebih komplek, seperti bertambahnya jumlah yang di-PHK sehingga meningkatnya pengangguran, kriminalitas juga tinggi, kemiskinan bertambah bahkan akan banyak yang terkena depresi dan bunuh diri akibat masalah himpitan ekonomi.
Kenaikan PPN adalah salah satu konsekuensi dalam sistem kapitalis yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai proyek pembangunan dan program makan siang gratis. Mirisnya hasil pembangunan tak dinikmati semua rakyat dan banyak yang mangkrak pembangunannya sedangkan proses pengerjaan sudah berlangsung lama.
Hal ini penyebab PPN harus segera direalisasikan, meskipun banyak penolakan dari masyarakat dan berbagai lembaga namun tidak menggentarkan pemerintah untuk tetap menerapkan kebijakan ini. Watak sistem pemerintahan kapitalisme semua kebijakan tidak pro dengan rakyat bahkan malah mencekik rakyat. Apakah bansos dan subsidi yang hanya sementara sifatnya bisa menyelesaikan dampak dari PPN? Tentu saja jawabnya tidak bisa.
Harusnya negara mengganti metode sumber pemasukan APBN bukan dari pajak dan utang tapi dari pengelolaan sumber daya alam yang diurusi sendiri oleh negara, seperti yang sistem Islam terapkan, namun metode ini hanya ada dalam sistem Islam. Tidak akan bisa terealisasi sumber pemasukan negara dengan baik jika sistem pemerintahannya tidak diganti, meskipun sudah ganti pemimpinnya tetap saja akan banyak masalah yang memberatkan rakyat. Karena semua kebijakan sistem kapitalisme yang menentukan para pemilik modal besar yang menyokong tampuk kekuasaan
Hal ini rakyat tidak banyak yang tahu dan paham jika Islam memiliki sistem aturan pemerintah dan ekonomi yang khas, tidak ada yang bisa menandingi keberhasilan Islam dalam menyelesaikan problematika umat. Dalam Islam, pajak bukan sumber pendapatan negara, dan diberlakukan hanya pada kondisi kas negara kosong serta ada pembangunan yang wajib dilaksanakan. Itupun hanya pada rakyat yang mampu.
Rasulullah juga secara jelas mengatakan pemungut pajak bisa diazab oleh Allah di neraka.
Islam mewajibkan penguasa berbuat baik dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat, karena penguasa adalah raa’in (penjaga) dan junnah (pelindung). Profil penguasa dalam Islam menjadi kunci lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan mencekik rakyat sampai darah penghabisan. Inilah perbedaan yang sangat jauh antara sistem Islam dari Allah SWT dengan sistem kapitalisme buatan manusia.
Islam memiliki sumber pendapatan yang beragam dari kharaj, jizyah, fa'i, pengelolaan sumber daya alam, menghidupkan tanah mati dan lain-lain yang akan mampu membiayai pembangunan dan menciptakan kesejahteraan rakyat individu per individu. Bukan memeras rakyat, Jiak sistem Islam diterapkan maka akan terwujud negara yang sejahtera dan mendapat banyak berkah ampunan dari Allah SWT. Sistem Islam terbaik dan sudah pernah dipraktikkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para khalifah.
Wallahualam bissawab. []
إرسال تعليق