Oleh Heni Ummu Faiz
Ibu Pemerhati Umat
Beberapa pekan setelah demo besar-besaran akibat adanya kenaikan tunjangan anggota DPR yang sangat fantastis, saat ini kondisi masyarakat masih menunggu keputusan dari pemerintah. Apakah akan tetap dinaikkan ataukah benar-benar aspirasi rakyat didengarkan? Hal tersebut karena tunjangan tersebut sangat menyakiti hati rakyat yang sedang mengalami masa sulit.
Publik menilai, kinerja DPR tak sebanding dengan penghasilan yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Salah satu komentar dari warga Jagakarsa (Hasna (27) menilai bahwa gaji anggota dewan seharusnya tidak boleh jauh dengan ASN, karena angka Rp 65 juta per bukan dinilai terlalu tinggi.Hal ini jika terjadi akan kehilangan rasa empati dari rakyat.
(WARTAKOTALIVE.COM, 7/9/2025)
Kondisi perekonomian Indonesia memang sangat terpuruk. Berbagai masalah pun bermunculan dimana-mana akibatnya masyarakat kian menderita. Maka tidaklah heran jika demonstrasi kerap terjadi karena kebijakan pemerintah termasuk anggota dewan yang kinerjanya tidak sepadan dengan keinginan rakyat.
Berbagai perundang-undangan disahkan tetapi tidak pro rakyat justru sebaliknya. Seolah para anggota dewan ini kehilangan sensitivitas terhadap derita rakyat. Padahal mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan mendengarkan aspirasi rakyat. Mirisnya rakyat saat ini hanya jadi korban jargon demokrasi. Saat mengemukakan pendapatnya dianggap sebagai pembangkangan. Hal ini bisa kita saksikan saat demontrasi terjadi justru gas air mata jadi senjata untuk membubarkan demontrasi.
Fakta ini menjadi bukti bahwa demokrasi hanya membuka kesenjangan di tengah masyarakat. Politik transaksional menjadi hal yang biasa dan lumrah karena tujuan hidupnya pun adalah materi. Keserakahan dan ketamakan dalam kekuasaan menjadi hal yang biasa. Segala cara dilakukan untuk memperkaya diri sendiri terlebih mereka berpikir saat menjadi anggota dewan harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, maka saat jabatan itu sudah diraih segala cara dilakukan termasuk dalam menentukan kebijakan. Kebijakan dibuat dalam bentuk perundang-undangan seperti UU Perpu Cipta Kerja, UU Minerba, UU KPK, UU Kelistrikan dan sebagainya hanya menguntungkan bagi para kapitalis bukan rakyat yang kian sengsara. Mirisnya saat ini pajak dijadikan sumber pendapatan negara karena sumberdaya alam sudah dikuasai oleh asing dan aseng.
Lagi dan lagi rakyat hanya jadi korban diperas dengan berbagai kebijakan. Efisiensi Anggaran yang senantiasa digaungkan hanya bagi rakyat sedangkan para wakil rakyat justru menikmati berbagai tunjangan. Sungguh ironis.
Berharap wakil rakyat yang memiliki empati, mau mendengarkan aspirasi rakyat adalah sebuah hal yang sulit di sistem demokrasi kapitalis.
Wakil Rakyat dalam Islam
Islam sangat sempurna dan mampu menyelesaikan masalah dari akarnya. Dasar yang melandasinya adalah akidah Islam. Tak heran jika kita melihat para wakil rakyat di dalam Islam berbanding jauh dengan wakil rakyat di sistem demokrasi. Halal haram menjadi patokannya. Di dalam Khilafah anggota majelis umah adalah orang-orang yang amanah yang senantiasa dilandasi rasa takut kepada Allah Swt. Islam telah menjadikan wakil rakyat(umat) orang-orang yang amanah dimana mereka digaji sangat layak dan dipilih atas dasar ketaatan dan kapabilitas yang bagus.
Jika ada penyelewengan maka akan diberikan sanksi tegas dan jera.
Untuk menghindari kesenjangan sosial maka pengaturan ekonomi sangat diperhatikan. Bukan hanya itu, Islam mengatur pendistribusian kekayaan secara adil tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja seperti di sistem sekuler kapitalis.
Anggota majelis umat bukan sebagai pembuat hukum tetapi hanya penyampai aspirasi rakyat (umat). Mereka bekerja secara optimal guna memberikan koreksi terhadap penguasa.Sementara fungsi legislasi dalam sistem Khilafah bersifat mengadopsi hukum yang bersumber dari Al Qur’an dan As sunnah dan bukan sebagai pembuat hukum seperti di dalam sistem demokrasi. Bekerja secara amanah untuk rakyat karena apa yang dilakukan sekarang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Memiliki jabatan bukan untuk berbangga-bangga apalagi memperkaya diri sendiri. Namun semua adalah langkah untuk menuju ketaatan kepada Allah Swt. Rasa khauf dan qana'ah ditanamkan agar tidak melakukan penyelewengan jabatan.
Islam memandang bahwa rakyat laksana raja sementara para wakil rakyat adalah pelayan rakyat. Hal ini bisa kita baca di litersi Islam tentang amanahnya para wakil rakyat. Orang-orang yang amanah dan penguasa yang amanah bukanlah sesuatu yang aneh di masa Khilafah tegak . Semua karena dilandasi ketaatan kepada Allah Swt. Tidak akan banyak menemukan demo (protes) ironis seperti di sistem demokrasi kapitalis.
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar