Oleh Ranti Nuarita, S.Sos.
(Aktivis Muslimah)
Baru-baru ini Laporan World Bank East Asia and The Pacific Economic Update October 2025 Jobs mengungkap fakta mencengangkan bahwa satu dari tujuh anak muda di China dan Indonesia kini menganggur.
Mengutip dari cnnindonesia.co, Rabu (8/10/20225) Bank Dunia mengungkapkan bahwa anak muda di Indonesia kini menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh pekerjaan. Temuan ini tercantum dalam laporan World Bank East Asia and The Pacific Economic Update edisi Oktober 2025: Jobs, yang menyoroti situasi penciptaan lapangan kerja di kawasan, termasuk Indonesia. Dalam laporan itu dijelaskan, meskipun tingkat penyerapan tenaga kerja di kawasan EAP tergolong tinggi, kaum muda justru mengalami hambatan dalam memasuki dunia kerja. Bahkan dalam isi laporan tercatat satu dari tujuh anak muda di China dan Indonesia tercatat menganggur.
Miris angka ini memperlihatkan betapa seriusnya problem ketenagakerjaan di negeri dengan jumlah penduduk usia produktif terbesar di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia meluncurkan program magang berbayar bagi para fresh graduate dengan iming-iming gaji setara UMP dan peluang kerja setelah masa magang berakhir.
Mungkin memang jika dilihat dalam sekilas kebijakan yang diberikan ini tampak solutif, tetapi apabila kita telaah lebih dalam, program ini sejatinya adalah cerminan buram dari kegagalan sistem yang dianut oleh Indonesia, di mana diakui atau tidak negara ini pada praktiknya menjalankan ekonomi kapitalisme dalam mengelola potensi rakyatnya.
Akar Masalah Kapitalisme yang Memonopoli Harta
Fakta bahwa satu dari tujuh anak muda menganggur bukan semata akibat kurangnya lapangan kerja atau rendahnya kompetensi lulusan baru. Akar persoalannya terletak pada sistem ekonomi yang diterapkan yakni kapitalisme yang menyebabkan harta berputar hanya di tangan segelintir orang. Kapitalisme membebaskan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya kepada individu dan korporasi besar, sehingga kekayaan alam, industri strategis, dan aset publik dikuasai oleh pemilik modal. Akibatnya, distribusi harta menjadi timpang, aktivitas ekonomi melambat, bahkan daya beli masyarakat menurun. Dalam kondisi seperti ini akhirnya peluang kerja pun otomatis menyempit.
Sistem ini juga memunculkan logika bahwa pekerjaan hanyalah alat untuk mendapatkan laba, bukan sarana untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Maka, tentu saja perusahaan lebih memilih tenaga magang dengan upah rendah daripada merekrut karyawan tetap yang berhak atas gaji layak hingga jaminan sosial dari perusahaan.
Program magang berbayar akhirnya menjadi jalan tengah yang menguntungkan perusahaan, bukan solusi struktural bagi pengangguran. Solusi semacam ini pada praktiknya akan mendatangkan normalisasi eksploitasi tenaga kerja muda dengan dalih pelatihan kerja.
Ilusi Solusi Magang Berbayar dalam Sistem Kapitalisme
Data menunjukkan animo besar terhadap program magang nasional di mana ratusan ribu lulusan baru mendaftar di berbagai batch program ini, mulai dari perusahaan BUMN seperti Telkom hingga pabrikan asing seperti Toyota. Namun di balik semangat itu tersimpan dilema besar. Para fresh graduate bekerja penuh waktu dengan gaji setara UMP, tanpa jaminan diangkat menjadi karyawan tetap setelah masa magang selesai. Program ini, meski diklaim memberi pengalaman kerja, justru memperpanjang rantai ketidakpastian bagi generasi muda.
Sungguh sejatinya sistem kapitalisme menganggap tenaga kerja sebagai faktor produksi, bukan manusia dengan hak untuk hidup layak. Lebih buruk lagi dalam sistem ini negara pun berperan sekadar sebagai fasilitator bagi pasar tenaga kerja, bukan penjamin kesejahteraan rakyat. Inilah potret suram dari politik ekonomi kapitalisme, di mana bahkan meniscayakan negara lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap sumber penghidupan yang layak.
Paradigma Islam Distribusi Harta, Bukan Pertumbuhan Semu
Berbeda dengan kapitalisme yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, Islam menitikberatkan pada distribusi harta secara adil. Politik ekonomi Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan diterapkan dalam negara Islam yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh, tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi memastikan agar kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja, Allah SWT berfirman:
"… agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (TQS Al-Hasyr: 7).
Dalam pandangan Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap laki-laki balig memiliki pekerjaan yang memungkinkan ia menafkahi dirinya dan keluarganya. Negara tidak boleh membiarkan rakyat bergantung pada korporasi atau lembaga swasta semata. Mekanisme penyediaan lapangan kerja ini berakar dari konsep kepemilikan dalam Islam yang membedakan tiga jenis harta yakni milik individu, milik umum, dan milik negara.
Berikut Mekanisme Islam dalam Menyelesaikan Pengangguran
Pertama, harta milik umum seperti tambang, laut, sungai, hutan, dan sumber daya energi tidak boleh dimiliki atau dikelola oleh swasta. Negara wajib mengelolanya dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat termasuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Dengan sistem ini, sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan bisa menyerap tenaga kerja besar secara mandiri, bukan tergantung pada korporasi kapitalis.
Kedua, harta milik negara seperti tanah-tanah produktif atau lahan kosong dapat diberikan kepada rakyat yang membutuhkan melalui kebijakan iqtha’ (pemberian tanah negara kepada individu yang mampu mengelolanya). Dengan cara ini, negara memberdayakan rakyat agar produktif dan mandiri, bukan sekadar penerima subsidi atau pekerja magang tanpa kepastian.
Ketiga, tambang melimpah yang membutuhkan teknologi tinggi tetap menjadi kewajiban negara untuk mengelolanya. Rakyat dapat menjadi tenaga kerja di sektor ini dengan upah layak. Sementara tambang kecil boleh dikelola individu di bawah pengawasan negara agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Belum cukup sampai di situ, bahkan kemudian pemasukan negara dari pengelolaan harta milik umum digunakan untuk menyediakan layanan publik gratis seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan begitu, beban biaya hidup rakyat berkurang, daya beli meningkat, dan ekonomi rakyat bergerak secara riil.
Negara Butuh Revolusi Sistem, Bukan Program Tambal Sulam
Program magang berbayar bagi fresh graduate hanyalah tambal sulam dari lubang besar yang ditinggalkan kapitalisme. Program ini sejatinya tidak menyentuh akar persoalan, justru memperpanjang ketergantungan rakyat pada sistem pasar yang eksploitatif. Padahal, Islam telah menawarkan sistem ekonomi yang menyeluruh, berkeadilan, dan berbasis distribusi harta.
Oleh karena itu, solusi hakiki terhadap pengangguran bukanlah memperbanyak program magang atau pelatihan, melainkan menerapkan sistem politik, juga sistem ekonomi Islam secara secara menyeluruh di bawah naungan institusi negara. Hanya dengan sistem ini, setiap individu dapat menikmati haknya atas harta, lapangan kerja, dan kesejahteraan yang dijamin oleh syariah. Inilah satu-satunya jalan untuk keluar dari potret suram politik ekonomi kapitalisme menuju tatanan ekonomi yang adil juga memanusiakan manusia.
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar