Oleh Lia Ummu Thoriq
(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
Pemkab Bekasi mendesak Pemprov Jawa Barat segera melunasi tunggakan JKN bagi 146.405 peserta PBI APBD karena keterlambatan ini mengancam hak layanan kesehatan masyarakat. Total tunggakan Pemprov Jabar mencapai Rp84 miliar dari iuran 2023–2024. Akibatnya, beban keuangan Kabupaten Bekasi melonjak hingga Rp188 miliar untuk menutupi kekurangan tersebut. (RadarBekasi.id, 25/11/2025)
Permasalah kesehatan di negeri ini bagai benang kusut yang tidak ada habisnya. Permasalah satu selesai, muncul permasalahan lainnya. "Orang miskin dilarang sakit". Slogan ini mewakili kondisi negeri ini. Biaya kesehatan hari ini menjadi momok besar bagi orang miskin yang sedang sakit. Mereka tidak mampu membayar biaya kesehatan yang harganya selangit karena penghasilan mereka tidak menentu. Mereka ingin mendapatkan pelayanan berkualitas, namun hal ini tidak sebanding dengan pendapatan mereka sehari-hari. Rakyat dibuat pontang-panting untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kesehatan.
Itulah kondisi sistem kesehatan yang ada di negeri ini. Banyak warga miskin yang harus kehilangan nyawa karena lambannya pelayanan kesehatan dari negara. Kesehatan hanya dijangkau oleh mereka yang berkantong tebal. Kerena mereka bisa membeli fasilitas dan pelayanan kesehatan. Komersialisasi sistem kesehatan telah menjangkiti negeri ini. Negara seolah gagap mengahadapi hal ini
Janji kampanye dari anggota dewan atau pemimpin negeri ini hanya sekedar janji semata. Namun faktanya sampai hari ini belum ada tindakan nyata dari pengusaha. Lagi-lagi rakyat miskin yang menjadi korbannya. Tak sedikit nyawa melayang karena keterlambatan pelayanan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Irene Sokoy. Irene dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak empat rumah sakit di kabupaten dan kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, meminta maaf dan menyebut kematian ibu dan anak ini karena kesalahan jajaran pemerintah di Papua. (detikNews, 23/11/2025)
Jaminan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah pun belum mampu menjawab permasalahan kesehatan di negeri ini. Pemerintah melalui program BPJS dan KIS yang diberlakukan nyatanya tidak memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Program ini dibuat menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tak lebih besar dari sekedar menjadi fasilitator sementara rakyat masih menerima pelayanan seadanya. Kurang transparannya pemerintah dalam mengelola keuangan yang dihasilkan dari iuran kesehatan masyarakatpun menjadi tanda tanya besar kemana dana tersebut digunakan. Tunggakan JKN yang semakin menggunung, bukti penguasa hari ini gagal dalam menjamin kesehatan rakyat.
Inilah kondisi sistem kesehatan yang ada di negeri ini. Sistem kapitalis menjadikan motif pelayanan kesehatan sebagai motif bisnis materialistik. Bukan motif pelayanan, akibatnya banyak rakyat yang dirugikan dan tak sedikit nyawa melayang. Negara harus berbenah agar kasus penolakan rumah sakit terhadap rakyat tak semakin bertambah.
Hari ini butuh sistem alternatif agar sistem kesehatan dapat melayani rakyat dengan baik. Berharap pada sistem hari ini untuk melayani kesehatan, jauh dari haparan rakyat. Karena faktanya sistem kapitalisme telah gagal menyelesaikan permasalan sistem kesehatan yang ada di ini. Sistem alternatif tersebut adalah sistem Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Sistem Islam mampu menyelesaikan permasalah kesehatan dengan baik dan tidak pandang bulu. Semua rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
Islam Menjamin Kesehatan Rakyat
"Imam adalah ra'in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari).
"Sesungguhnya Al imam (Khalifah) itu adalah perisai orang-orang yang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya" (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)
Kedua hadits diatas menyadarkan kita bahwa standar kepemimpinan harus disandarkan kepada Islam. Sosok pemimpin dalam Islam adalah pengurus yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Dalam pandangan Islam, aturan kesehatan harus bersandar pada aturan Allah bukan manusia. Pimpin harus bertanggungjawab atas segala yang terjadi di negaranya termasuk terkait dengan kesehatan.
Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dinikmati oleh setiap manusia dalam hidupnya. Kesehatan termasuk pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting, mengabaikannya termasuk kezaliman. Negara merupakan pihak yang berkewajiban mewujudkan pemenuhan kesehatan untuk seluruh rakyatnya, bukan diserahkan kepada pasar atau pihak swasta. Islam telah menetapkan bahwa yang akan menjamin pelayanan kesehatan adalah negara.
Pengadaan dan jaminan kesehatan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh negara baik untuk orang miskin maupun kaya, muslim maupun non muslim. Semua rakyat berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik secara gratis, akses mudah dan berkualitas. Negara pun wajib mengelola kesehatan dengan biaya yang sepenuhnya didapatkan dari pendapatan yang terpusat di baitul mal bukan dibebankan pada rakyat.
Perhatian Khilafah Islam sepanjang peradaban Islam diterapkan untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan. Pada masa Rasulullah SAW beliau mendapat hadiah dari Muqauqis seorang dokter. Oleh Rasulullah SAW dokter tersebut dijadikan sebagai dokter umum untuk seluruh rakyatnya. Tindakan Rasulullah SAW dengan menjadikan dokter tersebut sebagai dokter umum menunjukkan bahwa hadiah tersebut bukan untuk kepentingan pribadi akan tetapi untuk kaum muslimin dan negara.
Selain itu pada masa daulah Islamiyyah telah menjalankan fungsi ini dengan sangat baik. Banyak rumah pengobatan didirikan. Bahkan negara mendorong sepenuhnya riset terhadap obat-obatan serta teknik-teknik pengobatan baru. Rasulullah pernah membangun tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiarkannya dengan harta dari Baitul Maal.
Dalam buku Tarikhul Islam Al-Siyasi diceritakan bahwa Umar Ra telah memberikan sesuatu dari Baitul Maal untuk membantu kaum yang terserang penyakit lepra. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh para pemimpin di negara Islam. Bahkan Khalifah Walid bin Abdul Malik secara khusus memberikan bantuan kepada orang yang terkenal penyakit lepra. Dalam bidang pelayanan kesehatan, Bani Ibnu Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat untuk mencuci tangan, lemari penyimpanan obat-obatan dan minuman, serta dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk mengobati secara gratis kepada orang-orang yang sakit.
Demikianlah Islam telah memberikan jaminan pemenuhan kesehatan untuk rakyat tanpa pandang bulu. Bila demikian kenyataannya maka kita sebagai kaum yang berfikir akan condong kepada sistem Islam yang sedemikian sempurna dan agung. Sungguh, Rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan akan dirasakan oleh setiap umat manusia baik miskin maupun kaya, muslim maupun non muslim bila hukum-hukum Allah ditegakkan di muka bumi ini.
Posting Komentar