Oleh Rui Calma
(Aktivis Muslimah)
Publik akhir-akhir ini digemparkan dengan polemik pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" karya Dandhy Dwi Laksono. Di berbagai wilayah hingga kampus ada yang mendukung dan mengapresiasi film ini, seperti di Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang Sumatra Barat. Namun, di daerah lain terjadi pelarangan bahkan pembubaran nobar film tersebut seperti yang terjadi di Ternate dan Universitas Mataram (Kompas.tv 8/5/2026). Mengapa polemik ini terjadi? Apa yang dibahas dalam film "Pesta Babi" sehingga menjadi polemik publik?
Polemik Film "Pesta Babi"
Pembubaran nobar yang terjadi di Ternate oleh aparat TNI, dan juga pembubaran oleh keamanan kampus di Universitas Mataram (UNIRAM) ternyata memiliki motif yang beragam, ada karena film dianggap bermuatan provokatif dan ada juga karena administrasi perizinan. (Nasional.kompas.com 13/05/2026)
Dampak dari kejadian pembubaran ini ternyata meningkatnya permintaan pemutaran film sampai ribuan, ungkap Dandhy Sutradara Film "Pesta Babi" (BBC.com 15/5/2026). Tentu pembubaran ini sangat disayangkan, karena bentuk intimidasi dalam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. (Kompas.tv 8/5/2026)
Menjadi pembahasan yang penting, sebenarnya apa isi film "Pesta Babi" ini hingga menjadi polemik. Film ini mengambil latar tempat di wilayah Papua Selatan, terutama di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Pembahasan terkait konflik lahan masyarakat adat sampai keterlibatan aparat TNI dalam Proyek Strategi Nasional (PSN).(Nasional.kompas.com 13/05/2026)
Di awal film dipaparkan bahwa masyarakat membawa tiang salib merah untuk ditancapkan di tanah adat mereka, yang menandakan perlawanan atas alih fungsi hutan Papua untuk PSN food estate, yang diduga menguntungkan oligarki, tetapi rakyat Papua kehilangan hutan sumber kehidupan mereka.
Respons pemerintah terhadap film "Pesta Babi" melalui Yusril Ihza Mahendra menyatakan, bahwa dengan tegas tidak ada pelarangan resmi. Bahkan pembubaran yang terjadi bukan arahan dari pemerintah atau aparat hukum yang biasanya terpusat. Walaupun Yusril mengkritik bahwa ada narasi provokatif dalam film itu, judul filmnya memang kontroversial.(Wartaekonomi.co.id 15/5/2026)
PSN dalam Gurita Sistem Demokrasi Kapitalisme
Pelarangan dan pembubaran nobar film dokumenter "Pesta Babi", menunjukkan adanya upaya pembungkaman akan suara kritis rakyat. Demokrasi selama ini sering dicitrakan melindungi hak berpendapat, realitanya dengan kejadian ini mengonfirmasi adanya otoriter dan antikritik dalam demokrasi.
Sungguh realita yang tidak bisa terelakkan, bahwa rakyat tidak mendapatkan haknya dalam keadilan dan kesejahteraan di sistem demokrasi kapitalisme. Karena kebijakan yang dikeluarkan selalu berorientasi keuntungan dan investasi, lalu mengabaikan dampak sosial dan lingkungan bagi rakyat kecil.
Negara dengan Proyek Strategi Nasional (PSN) berdalih kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. Dalam film ''Pesta Babi'' mengungkapkan di balik PSN tersebut ada kesengsaraan rakyat Papua. Di mana negara dengan mudah dan cepat memberikan lahan jutaan hektare untuk para oligarki yang mendukungnya, kemudian terjadi pembabatan dan eksploitasi hutan secara besar-besaran di Papua yang mengancam sumber kehidupan rakyat Papua. Akibatnya ketimpangan kepemilikan lahan yang sangat luar biasa.
Ketimpangan ekonomi ini akibat dari sistem kapitalisme yang membolehkan segelintir orang atau oligarki menguasai harta milik umum, seperti hutan di Papua dalam film "Pesta Babi". Akibatnya, rakyat sengsara sedangkan oligarki sejahtera.
Seharusnya keberhasilan sebuah negara adalah terjaminnya kesejahteraan, keadilan dan keamanan rakyatnya, bukan besarnya keuntungan, efisiensi dan pertumbuhan investasi seperti halnya sebuah perusahaan.
Sistem Islam Pemberi Kesejahteraan Nyata
Islam bukan hanya agama ritual saja, tetapi juga sebuah sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi yang aturannya bersumber dari Allah SWT Sang Pencipta alam semesta dan manusia. Negara dalam bingkai Islam mengakui adanya lahan milik individu yang tidak boleh digusur paksa.
Akan tetapi, Islam juga dengan tegas membedakan antara kepemilikan individu dengan kepemilikan umum. Sumber daya alam seperti tambang besar, energi, laut, hutan dan air tidak boleh dikuasai oleh individu atau oligarki demi kepentingan dan keuntungan segelintir orang. Justru kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.
Seperti dalam hadis, telah bersabda Rasulullah saw bahwa, "Manusia berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah). Bahkan negara dalam pengelolaan lahan atau sumber daya alam tidak boleh merusak kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dalam islam berupa proyek negara dilihat dari segi prioritas yang paling penting, dan memiliki orientasi untuk kemaslahatan rakyat, serta dilaksanakan sesuai hukum syariat. Otomatis dengan ini tidak ada peluang untuk kepentingan segelintir orang, seperti halnya dalam sistem demokrasi kapitalisme yang berdampak oligarki makin kaya melintir, sedangkan rakyat makin sengsara.
Negara dalam bingkai Islam bahkan membuka selebar-lebarnya setiap kritikan kritis masyarakat, dan siap mengoreksi setiap kebijakannya ketika ada saran masukan dari rakyatnya. Dalam kitab "Nidhamul Hukmi Fil Islam" karangan Abdul Qadim Zallum dijelaskan bahwa dalam sistem Islam kedaulatan ditangan syariat, sedangkan kekuasaan ditangan umat.
Dalil berkaitan kedaulatan ini adalah firman Allah SWT. ''Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunah), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.'' (QS An-Nisa: 59)
Begitupun setiap pemimpin dalam islam harus membuka sebesar-besarnya ruang diskusi dan pendapat antara pemimpin dan rakyatnya dengan adanya Majelis Umat. Firman Allah SWT, ''... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.'' (QS Ali Imran: 159)
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar