Oleh: Ummu Shindi
Muslimah Peduli Negeri
Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin menyoroti anggaran fantastis Pemilu 2024. Menurut Sultan, biaya pemilu ke depannya pasti akan terus meningkat. Hal tersebut merupakan jebakan dari sistem demokrasi liberal.
“Biaya pemilu ke depannya pasti akan makin meningkat. Ini jebakan demokrasi liberal yang harus kita hindari. Sudah saatnya kita kembali mekanisme demokrasi Pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis,” kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021).
Persiapan pesta demokrasi 2024 memang sudah di depan mata, dengan mengusung model pemilihan umum yang masih sama seperti periode lalu, dapat dipastikan tidak akan membawa perubahan yang berarti untuk rakyat. Mempraktikkan demokrasi yang dikangkangi kepentingan oligarki, maka demokrasi tersebut sudah menjadi industri demokrasi. Maka tak heran membutuhkan biaya pemilu yang sangat fantastis.
Politik Demokrasi Kotor
Makna industri demokrasi disini yaitu sistem politik yang dipenuhi oleh transaksi kepentingan, mengejar kekuasaan dan mewujudkan perwakilan oligarki, sehingga banyak para pengusung dalam sebuah partai membutuhkan sokongan dana dari pengusaha atau pemilik modal. Di sinilah akan terjadi transaksi yang akan minta timbal balik.
Karena dalam sistem demokrasi tak ada teman dan musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Tidak ada makan siang gratis, yang ada setiap yang kita keluarkan akan diminta kembali dengan jumlah yang berkali-kali lipat. Bermacam cara dilakukan demi berjalannya agenda yang telah disusun untuk meraih kekuasaan. Alatnya adalah berita bohong atau hoaks, bisnis konflik komunal antar suku, agama dan golongan.
Cara-cara kotor sering terjadi dalam politik demokrasi, politik uang dan korupsi biasa terjadi dalam industri demokrasi, dua hal tersebut dilakukan untuk meraih kekuasaan. Tentunya hal yang lebih penting bagi para pemilik modal jika nama yang mereka usung menang sebagai penguasa. Ini yang namanya praktik poltik balas budi.
Biaya politik demokrasi teramat sangat mahal. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 triliun untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu 2024. Biaya yang sungguh fantastis, berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah kepada rakyatnya, bukan kesejahteraan yang didapat tetapi kesengsaraan dan kezaliman yang dirasakan oleh rakyat.
Penambahan pajak di mana-mana, seolah-olah rakyat dipalak pajak pemerintah yang memberatkan, bahkan wacana pajak di dunia pendidikan pun juga kena sasaran. Bukankah hal ini sungguh miris, di tengah masalah sosial dan ekonomi yang disebabkan pandemi belum kunjung usai tetapi pemerintah dengan sukacita menyambut pesta demokrasi tahun 2024.
Di mana rasa empati dan simpati penguasa kepada rakyatnya sehingga tidak tersentuh sama sekali bahkan mengabaikan urusan rakyat? Sangat jauh dari kata negara yang diberi rahmat oleh Sang Pencipta dengan berkah yang melimpah. Sistem demokrasi kapitalismelah yang menyebabkan kesengsaraan pada umat dan perangai buruk pemimpin kekuasaan.
Dari skala kepala desa hingga pejabat negara tak lepas dari jerat kotor dan licik kapitalisme. Tidak heran komisi pemberantasan korupsi sering menemukan kasus korupsi yang tiada henti. Dan korupsi ini seperti penyakit yang mewabah menular ke seluruh jajaran pemerintahan.
Sistem Islam Unggul dan Unik
Sangat berbeda dengan paradigma Islam, politik Islam dibangun atas dasar akidah Islam. Politik Islam tak lain untuk melaksanakan seluruh syariat yang diajarkan Rasulullah baik di dalam dan luar negeri. Hakikatnya politik Islam adalah pengurusan urusan umat berdasarkan kebenaran dan keadilan.
Islam adalah sebuah ideologi yang memiliki sistem politik unggul dan unik yang tidak dimiliki oleh ideologi lain di dunia ini. Sistem politik Islam menerapkan bahwa kekuasaan terikat syariat dan dijalankan sepenuhnya oleh pemimpin (khalifah) dengan ketaatan dan ketakutan kepada Sang Pencipta, sehingga tidak ada yang namanya korupsi karena pemilihan pemimpin tidak membutuhkan dana yang fantatis seperti politik demokrasi.
Sistem politik Islam ada jaminan amanah dan calon pemimpinnya kapabel, mereka memimpin karena dituntun hukum Allah Swt. sehingga meriayah urusan umat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hanya dalam Islam, mengundang keberkahan dan kebaikan dari langit yang melimpah. Semoga seluruh kaum muslimin di penjuru dunia segera sadar pentingnya sistem Islam yakni khilafah memimpin dunia.
Wallahu a'lam bishshawwab.
Posting Komentar