Oleh Triana Amalia
Aktivis Dakwah
Papua merupakan provinsi kebanggaan Indonesia bagian timur. Tambang emas yang besar pun tumbuh di sana. Namun, Bupati Puncak Willem Wandik menuliskan dalam keterangannya bahwa di Papua telah terjadi bencana kekeringan yang menyebabkan enam orang mati kelaparan satu di antaranya adalah anak-anak, di daerah yang terdampak. Kekeringan yang terjadi tersebut sebagai dampak dari Badai El Nino sejak awal Juni 2023. Seorang Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos, Adrianus Alla mengaku akan menyiapkan lumbung penyimpanan bahan makanan. (Kompas.com, 30/07/2023)
Karena bencana kelaparan itu, sebanyak 7.500 warga dari Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah memilih mengungsi akibat kemarau panjang. Mereka memilih untuk mengungsi ke daerah-daerah terdekat, seperti di Distrik Sinak atau ke Nabire, Timika, dan Ilaga. Saat ini Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat. Bupati Willem mengatakan bahwa alasan Distrik Sinak dipilih menjadi tempat penyaluran bantuan karena masalah transportasi. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi alasan kuat maskapai takut menuju ke Distrik Agandugume. (Detiksulsel, 24/07/2023)
Sebenarnya pemerintah pusat melalui BMKG telah memberitahukan akan ada dampak kekeringan dari El Nino agar pemerintah daerah bersiap untuk mencegah bencana kekeringan. Di samping itu, Kabid Humas Polda Papua menjelaskan bantuan untuk korban kekeringan sudah diantar langsung oleh Bupati Willem ke Distrik Agandugume menggunakan pesawat sewaan. (Kompas.com, 29/07/2023)
Sungguh miris kelaparan yang berujung pada hilangnya nyawa rakyat di provinsi yang memiliki PT. Freeport, yang mengelola tambang emas sejak tahun 1967. PT. Freeport telah mengelola tambang emas selama 56 tahun yang berarti Papua memiliki banyak cadangan emas. Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha. Papua juga memiliki 1,76 juta ton biji emas, dan 1,875 untuk cadangan perak berdasarkan data Booklet Perak yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Papua pun memiliki Sumber Daya Alam lain, seperti: batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas alam. Kasus kematian rakyat Papua menggambarkan ketimpangan pembangunan di Papua yang memiliki kekayaan alam melimpah padahal Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun.
Pemilihan sistem ekonomi dan politik yang tidak tepat sangat membahayakan kehidupan rakyat. Dalam hal ini, sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis menghendaki negara tidak ikut campur dalam hak kepemilikan apa pun termasuk kekayaan alam. Tugas negara hanya sebagai pembuat kebijakan (regulator) yang memuluskan para korporat untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) padahal seharusnya milik rakyat.
Privatisasi SDA menyebabkan kemiskinan sistemis buktinya keadaan rakyat di Indonesia khususnya warga Papua semakin terpuruk. Kapitalisasi SDA dan berbagai bentuk pelayanan rakyat yang dikuasai swasta telah mengakibatkan kesenjangan yang semakin meluas antara rakyat dan pemilik modal. Di lain sisi, politik demokrasi yang mahal meniscayakan para pemilik modal semakin mudah mengendalikan kebijakan pemerintah.
Persoalan Papua sejatinya akan selesai jika rakyatnya hidup dalam naungan Islam. Penerapan aturan Islam kafah, menjamin rakyat hidup sejahtera dan aman. Islam memandang bahwa kesejahteraan dan keamanan warga negara adalah tanggung jawab negara. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)
Negara dalam Islam akan menerapkan konsep kepemilikan Islam. Sumber daya alam yang menguasai hajat publik memiliki deposit yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum yang haram dikuasai individu atau korporasi. Negara diwajibkan untuk mengelola kepemilikan umum untuk kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara (baitulmal). Pengelolaan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Kaum Muslim berserikat (sama-sama membutuhkan) dalam tiga perkara: padang, air, dan api.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)
Sistem pemerintahan dan ekonomi Islam akan mendistribusikan hasil pengelolaan kekayaan milik rakyat di semua wilayah, tanpa melihat potensi ekonomi dari wilayahnya. Hasil tersebut berupa jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi secara langsung. Sedangkan sandang, pangan, papan, dipenuhi secara tidak langsung. Negara bersistem pemerintahan Islam akan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk menghindari terjadinya kelaparan termasuk terjadinya kekeringan dengan berbagai sebabnya. Karena itu, Sistem pemerintahan Islam sangat memperhatikan sektor pertanian. Negara akan menghitung kebutuhan pangan nasional dan memetakan daerah potensial untuk wilayah pertanian. Kemudian negara akan mengoptimalkan industri-industri terkait seperti pupuk dan alat-alat pertanian. Setelah itu negara akan mendistribusikan hasil pangan sesuai dengan kebutuhan per wilayah. Dengan demikian seluruh rakyat bisa hidup sejahtera.
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar