Oleh Shinta Putri K
Aktivis Muslimah
Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan sebanyak 9.052 situs pemerintahan yang disusupi konten perjudian. Hal ini terjadi dalam kurun waktu 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023.
"Sejak 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023, Kementerian Kominfo menemukan 9.052 situs pemerintahan yang disisipi konten perjudian. Dalam rentang waktu tersebut, Kementerian Kominfo telah memerintahkan para pengelola situs pemerintahan tersebut untuk menghapus konten perjudian pada situs yang dikelolanya," ujar Semuel dikutip dari website Kemenkominfo, Ahad (10/9/2023). (Republika. CO. ID)
Fakta dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat miris pemerintahan yang disusupi konten perjudian, kenapa baru tahu sekarang? Pihaknya tersusupinya konten judi sudah sejak januari tahun lalu.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas pengawasan negara, juga kinerja petugas yang bertanggungjawab. Di sisi lain menunjukkan lemahnya politikal will untuk serius menanganinya karena sejatinya ada banyak ahli di indonesia.
Negara seharusnya yang bisa mempunyai wewenang penuh untuk mengkontrol dan menghapus situs-situs judi online. Meskipun ada badan siber dan situs negara tapi juga lemah dalam tanggung jawabnya mengurusi keamanan situs.
Baik situs dipusat maupun daerah mudah tersusupi konten yang lain. Abainya negara menjaga dokumen penting negara menunjukan bahwa pemerintah lemah urusi kepentingan rakyat. Ataukah memang disengaja oleh pemerintah memberi akses yang lebih luas kepada pemilik konten judi online untuk menyasar para pegawai dan masyarakat.
Saat ini negara dalam aturan kapitalis merasa untung dengan adanya judi online, bahkan oknum kepolisian ada yang terlibat. Dari wacana yang beredar situs-situs resmi judi online itu akan ditarik pajak. Tentunya negara akan mendapat keuntungan. Omzet dari judi online ini juga gak tanggung-tanggung mencapai milyaran.
Sangat berbeda jika negara dalam aturan Islam menjadikan keamanan situs negara adalah satu hal yang sangat penting, sehingga sungguh-sungguh menjaganya, karena hal ini termasuk menjaga kedaulatan negara.
Jika situs negara tersusupi konten yang lain sangat berbahaya dalam hal kerahasiaan negara. Berarti ini juga membuktikan negara tidak memiliki kekuatan dalam melindungi keamanan situs. Negara mempunyai kemampuan untuk memperketat dan mempercanggih keamanan situs kenegaraan dengan mengerahkan ahli IT.
Islam mewajibkan negara untuk memiliki terknologi terbaik, Sumber daya manusia terbaik juga political will untuk menyelesaikan dengan tuntas masalah keamanan situs. Apalagi konten yang masuk adalah konten judi. Sangat berbahaya sekali jika data negara mengalami kebocoran.
Hanya negara dengan ideologi Islam yang sanggup menjaga keamanan situs karena dalam pemerintahan Islam memiliki prinsip bahwa sebuah negara harus mempunyai kedaulatan penuh tidak boleh ada campur tangan negara lain, apalagi negara asing.
Wallahualam bisawab. []
Posting Komentar