Oleh Suci Halimatussadiah
Ibu Pemerhati Umat
Indonesia sebagai Negara Agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, dipandang sebagai penjaga ketahanan pangan negeri, tetapi tak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Seperti dikutip dari CNBC (02/01/2024), Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia sulit untuk mencapai swasembada beras. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan beras di tengah bertambahnya jumlah penduduk maka Indonesia membutuhkan impor beras.
Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan beras nasional akibat kebijakan yang keliru dalam hal pengelolaan lahan. Adanya pembangunan besar-besaran atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk infrastruktur dan investasi menyebabkan banyak lahan pertanian dialihfungsikan.
Banyak petani kehilangan lahannya dan terpaksa mengubah profesi mereka demi mempertahankan kesejahteraan. Sementara itu, realitas pembangunan PSN tersebut sarat akan kepentingan bisnis dan politik para oligarki, bukan untuk rakyat.
Lahan pertanian pun diubah menjadi jalan tol, industri-industri, jalur kereta cepat, dan proyek-proyek lain yang akhirnya mempersempit basis sektor pertanian. Hasil panen beras pun akhirnya menurun dan tidak mencukupi target swasembada beras bagi rakyat. Negara pun akhirnya mengimpor beras sebagai pilihan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat karena jumlah penduduk Indonesia yang makin bertambah.
Ketika kita telisik kembali, kebijakan impor beras ini sebenarnya hanya solusi pragmatis dan tidak menyentuh akar permasalahan. Bahkan di sisi lain membawa kekhawatiran tersendiri bagi petani karena harga beras hasil panen akan turun dan menyebabkan kerugian.
Memang, harga hasil panen yang tinggi bukanlah satu-satunya jaminan petani untung. Sebab, pada faktanya, kenaikan harga beras juga diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Maka, secara otomatis keuntungan yang didapat petani pun relatif kecil. Lengkap sudah apa yang dialami petani Indonesia saat ini, lahan pertanian menjadi kritis, impor beras pun akan dirasakan miris.
Bagaimana bisa mewujudkan swasembada pangan bila sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi negara saat ini lebih mengedepankan keuntungan dan investasi daripada mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Alhasil rakyat kembali menjadi korban dari banyaknya kebijakan penguasa.
Sungguh ironi, sebutan negeri gemah ripah loh jinawi seolah kandas karena gagalnya mewujudkan swasembada bagi kebutuhan rakyatnya sendiri. Inilah potret buruknya sistem kapitalisme dalam mengelola kebutuhan pangan.
Bertolak belakang sekali dengan sistem Islam. Islam menjadikan negara sebagai penanggung jawab penyedia kebutuhan pangan bagi rakyat. Jaminan ketahanan pangan adalah kewajiban yang mesti dijalankan negara dan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.
Negara dan pemerintahan dalam Islam bertujuan untuk menerapkan aturan-aturan Islam dan memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyat. Oleh karenanya, negara akan mencari berbagai cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi rakyat.
Dalam Islam aturan kepemilikan tanah pun diatur dan akan diganjar dengan pahala besar bagi orang yang dapat menghidupkan tanah mati
"Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka ia mendapatkan pahala padanya. Dan apa yang dimakan oleh awafi, maka ia adalah sedekah baginya." (HR. Ad Darimi dan Ahmad)
Aturan kepemilikan lahan yang bersatu dengan produksi akan meningkatkan produksi ditambah dengan kebijakan penguasa yang memprioritaskan umat di atas yang lain. Ini bukan hal sulit bagi Islam yaitu menciptakan swasembada pangan.
Apalagi kesuksesan sektor pertanian suatu negara salah satunya dapat diukur dari keberhasilan swasembada pangan bagi rakyatnya. Apalagi hingga bisa mengekspor adalah indikasi kesuksesan besar bagi suatu negara.
Mewujudkan ketahanan pangan melalui swasembada beras bukan hal yang mustahil dalam sistem Islam. Maka, sudah saatnya menerapkan sistem Islam secara kafah agar swasembada beras bukan sekadar impian semata, tetapi mewujudkan sebuah negara adidaya yang maju dalam berbagai sektor serta yang utama memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar