Oleh Ayuningtiyas
(Aktivis Muslimah)
Palestina bukan sekadar nama sebuah negara di atas peta, ia adalah tanah bersejarah bagi seluruh muslim di dunia. Di sanalah berdiri Masjidilaqsa, tanah suci para nabi, dan bumi para syuhada yang menjadi saksi bisu keteguhan iman serta panjangnya ujian perjuangan.
Namun, eksistensi Palestina kian terancam. Amerika Serikat bersama sekutunya tampak berusaha melakukan "pemutihan" sejarah atas kejahatan yang mereka lakukan. Mereka menyodorkan ilusi perdamaian yang di baliknya menyimpan agenda pemusnahan, pemburuan keuntungan, dan pelanggengan penjajahan.
Board of Peace (BoP) akhirnya muncul sebagai gagasan kapitalis yang mengeklaim misi perdamaian untuk Palestina. Forum yang diinisiasi oleh Presiden AS, Donald Trump, ini melibatkan beberapa negara, dan Indonesia memutuskan untuk bergabung menyusul Arab Saudi, Turki, Qatar, serta Argentina. Sejak awal, efektivitas BoP diragukan. Bagaimana mungkin forum yang bertujuan mengawasi rekonstruksi Gaza melibatkan Israel, tetapi justru mengeksklusi Palestina dari meja perundingan?
Bergabungnya Indonesia dan sejumlah negara Muslim lainnya memicu polemik pelik. Banyak pihak meragukan konsistensi posisi Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina. Apalagi, "tiket masuk" forum ini menelan biaya fantastis di tengah kondisi dalam negeri yang sedang terseok akibat bencana.
Kritik tajam salah satunya datang dari Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beliau menilai keterlibatan Prabowo dalam Piagam BoP telah mengkhianati aspirasi rakyat yang gencar memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia mengecam keputusan negara yang menggunakan uang pajak rakyat untuk bergabung dalam BoP, mengingat Indonesia masih menghadapi krisis pascabencana. (tribunnews.com, 30/01/2026)
Perdamaian atau Formalitas Penjajahan?
Setiap kali eskalasi konflik di Palestina memuncak, dunia internasional merespons dengan narasi serupa: deeskalasi, rekonsiliasi, dan perdamaian. Di tengah narasi itulah BoP hadir sebagai simbol solusi global. Sekilas tampak humanis, tetapi rekonstruksi tanpa kemerdekaan hakiki hanyalah bentuk normalisasi penjajahan.
Dalam skema ini, Gaza mungkin dibangun kembali, tetapi blokade tetap mencekik. Rumah diperbaiki, tetapi tanah terus dirampas. Bantuan mengalir, tetapi kedaulatan tidak pernah diberikan. Penderitaan rakyat Palestina hanya diredam agar tidak berisik, bukan dituntaskan akarnya. BoP bukan hadir untuk kedamaian, melainkan untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS melalui proyek New Gaza. Terbukti, tak lama setelah BoP disahkan, agresi Israel kembali menghunjam tanah Palestina.
Pemerhati isu politik dan perempuan, Fatma Sunardi, menilai BoP mencerminkan imperialisme AS. Sebagai penganut kapitalisme, AS berambisi mendominasi kawasan Timur Tengah yang strategis secara ekonomi dan transportasi laut (muslimahnews.net, 30/01/2026). BoP mendorong konsep damai yang berbahaya: Palestina dipaksa hidup "normal" di bawah kondisi abnormal. Identitas dan aspirasi bangsa dihapus secara perlahan demi masa depan yang disebut "damai", padahal yang terjadi adalah penghapusan memori kolektif perjuangan.
Sungguh ironis saat negeri-negeri muslim justru terlibat di dalamnya. Mereka seolah abai bahwa kemerdekaan Palestina adalah amanah yang dijaga para syuhada. Keterlibatan ini pun dipandang mengingkari peringatan Sang Pencipta untuk tidak menjadikan kaum yang memusuhi Islam sebagai pelindung atau sekutu. (QS Al-Ma’idah: 51)
Jihad dan Khilafah sebagai Solusi Hakiki
Persoalan Palestina tidak akan selesai hanya dengan deklarasi, konferensi, pengiriman bantuan kemanusiaan, atau retorika moderasi beragama. Masalah ini akan terus berlarut selama para penguasa muslim masih terjebak dalam ego nasionalisme dan kepentingan jangka pendek negeri masing-masing.
Akar melemahnya kepemimpinan Muslim adalah perpecahan visi. Palestina membutuhkan aksi nyata yang mampu mencabut akar permasalahan, yakni tegaknya kembali Khilafah. Secara historis, pendudukan sistematis terhadap tanah Palestina terjadi setelah runtuhnya institusi pelindung umat ini. Tanpa perisai, negeri-negeri Muslim tercerai-berai dan tak berkutik menghadapi hegemoni Barat.
Umat Islam seharusnya mampu menggagas solusi mandiri tanpa melibatkan campur tangan penjajah. Hukum internasional yang ada saat ini kerap kali menjadi alat kepentingan global yang bias. Berdasarkan tuntunan syariat, umat dilarang mencari perlindungan atau solusi dari pihak yang justru menjadi bagian dari masalah (penjajah).
Langkah terbaik adalah menyeru para penguasa Muslim di seluruh dunia untuk menyatukan kekuatan militer dan mengerahkan pasukan untuk berjihad melawan penjajahan Israel. Masalah Palestina adalah masalah akidah dan martabat umat. Hanya dengan persatuan di bawah naungan kepemimpinan yang berlandaskan aturan Sang Pencipta, kemerdekaan hakiki dan keadilan bagi Palestina dapat terwujud.
Wallahualam bissawab. []
Posting Komentar